Tag: Omnibus Law

Suarayogyakarta.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong produk hukum yang bisa merevisi undang-undang secara massal atau omnibus law. UU ‘sapu jagat’ ini sudah hampir matang. Jokowi menilai, saat ini terlalu banyak aturan dan terlalu kaku hingga membuat Indonesia kalah dalam…

Suarayogyakarta.com – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini implementasi omnibus law perpajakan akan mendongkrak penerimaan negara. RUU tersebut akan menutup kekurangan penerimaan negara sebesar Rp86 triliun dengan tumbuhnya sektor dunia usaha. “Pengurang yang dianggap hilang itu akan tertutupi dari pertumbuhan ekonomi…

Suarayogyakarta.com – Ekonom yang juga Rektor UI Prof Ari Kuncoro mengatakan, omnibus law bisa menjadi mesin pendorong ekonomi yang andal, asalkan dapat benar-benar diimplementasikan. “Selama ini memang kendalanya ada di harmonisasi perizinan, terutama antara pusat dan daerah. Melalui omnibus law,…

Suarayogyakarta.com – Keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam menyederhanakan Omnibus Law semakin kuat. Pasalnya dia kembali menyatakan, guna mendatangkan investasi harus menyederhanakan peraturan-peraturan yang berkaitan. Menurutnya untuk memajukan atau menumbuhkan perekonomian Indonesia lebih tinggi, produktif, dan menciptakan nilai tambah,…

Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus diapresiasi dan didukung. Sebab, Indonesia membutuhkan perampingan peraturan agar tercipta iklim investasi yang akan membuka dan sekaligus mencipta lapangan kerja. Penegasan Taslim itu menanggapi RUU Omnibus Law…

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,02%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 5,17%. Angka pertumbuhan ekonomi ini juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2019…

Suarayogyakarta.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beleid itu berfungsi untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi. “Kita ini kan semuanya ingin mempercepat, semuanya ingin kebijakan bisa diputuskan secara…

Suarayogyakarta.com – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) Teten Masduki menilai bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan yang kini tengah dalam proses Program Legislasi Nasional (Prolegnas), akan membawa keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keuntungan…

Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian merupakan satu dari empat omnibus law yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2020. Salah satu poin krusial dalam RUU itu adalah rencana pemerintah menurunkan tarif PPh Badan maksimal hingga 20% dari…

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, adanya omnibus law akan menyederhanakan 42.000 regulasi yang dipandang menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. “Saya yakin kalian banyak di dunia usaha dan tahu persis salah satu fitur kerja…