Suarayogyakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, penerbitan undang-undang baru yang bakal mengatur BUM Desa dan BUM Desa Bersama belum diperlukan. Regulasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dua undang-undang (UU)…
Read MoreTag: Omnibus Law
RPP Penggunaan Tenaga Kerja Asing Turunan UU Cipta Kerja Lindungi Pekerja Lokal
Isu tentang tenaga kerja asing di Indonesia banyak beredar di media masa, khususnya viral melalui berbagai kanal sosial media. Tim Serap Aspirasi (TSA) UU Cipta Kerja sebagai lembaga independen bentukan pemerintah tentunya harus bersikap independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya….
Read More
Mendukung Percepatan Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Suara Yogyakarta – UU Cipta Kerja makin sempurna dengan 44 aturan turunannya. Namun peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang jadi aturan turunan tersebut, belum 100% jadi. Diharapkan mereka bisa diresmikan februari 2021, karena perlu pertimbangan yang matang, agar bisa segera…
Read More
Sistem Upah Per Jam Bagian Tuntutan Pendemo, Presiden Jokowi: Itu Hoax!
Massa demonstran menuntut dicabutnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah satu tuntutan mereka yaitu pemberlakuan sistem upah per jam yang disinyalir tidak menguntungkan kaum buruh. Namun, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis isu upah per jam dan mengatakan…
Read More
Pandemi Masih Tinggi, Menaker Ajak Buruh Berpikir Ulang Dengan Rencana Mogok Nasional
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis surat terbuka kepada serikat pekerja dan buruh. Surat itu menyinggung rencana mogok nasional buruh yang rencananya berlangsung 6-8 Oktober 2020, sebagai protes atas pengesahan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Ida mengatakan rencana aksi harus dipikirkan karena pandemi Covid-19. “Terkait…
Read More
Gatot Nurmantyo Dukung Buruh Mogok Nasional, Pengamat: Punya Agenda, Cari Panggung ke Pilpres 2024
Ketua DPR RI, Puan Maharani telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menjadi undang-undang (UU) melalui Sidang Paripurna yang digelar di Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut, menuai perdebatan di berbagai kalangan….
Read More
MELURUSKAN 12 HOAX OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA
Saat ini di kalangan masyarakat telah beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua belas poin tersebut ternyata tidak benar. Berikut ini kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas! Benarkah Uang…
Read More
Pengusaha Tolak Rencana Buruh Mogok Nasional
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit menilai mau mogok nasional tidak sah. Dia menjelaskan, mogok adalah hak para buruh jika urusan atau tuntutan yang diajukan kepada perusahaan dalam hal hubungan industrial tidak menemui titik temu. “UU mengatakan…
Read More
Staf Airlangga Hartarto Klaim RUU Cipta Kerja Tidak Menghilangkan Amdal
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Elen Setiadi, mengatakan omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan analisis dampak lingkungan atau amdal. “Kami hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi-esensi perlindungan terhadap…
Read More
Omnibus Law Cipta Kerja Perlu Segera Disahkan
Oleh : Zakaria )* Pemerintah membuat terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang saat ini menjadi menghambat investasi. Rancangan peraturan tersebut perlu untuk segera disahkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak krisis akibat pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Kemaritiman dan…
Read More