Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi fokus pengembangan sumber perekonomian yang sustain. Salah satu upaya yang dilakukan PT Bank BPD DIY yakni dengan ikut menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini dengan target Rp400 miliar hingga Rp500 miliar.
Perekonomian DIY tumbuh berkat peran serta masyarakat utamanya dari sektor pariwisata. UMKM menjadi daya dukung bagi perkembangan dunia pariwisata di mana wisata DIY terkonsentrasi di perdesaan.
Direktur Utama PT Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyebutkan lantaran bertumpu pada UMKM, perekonomian DIY cenderung stabil. “Jadi, meskipun nanti ekonomi dunia ada gejolak dan terhadap industri tertentu ada persoalan di dalam negeri, kami perkuat UMKM itu.
Ia menyebutkan wisatawan domestik yang mengalir ke DIY pun semakin banyak. Apalagi dengan kesiapan DIY mendukung pembangunan infrastruktur yang ada. Hal in juga perlu kesiapan pelaku bisnis untuk menjaga iklim ekonomi DIY. “Nantinya kalau proyek infrastruktur berkurang, masyarakat sudah siap.
Pada 2020 ini, diyakini iklim bisnis cukup baik sehingga BPD DIY optimistis bakal tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri jasa keuangan. UMKM memang menjadi fokus pengembangan bisnis BPD.
“Basis pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan kecamata. Kami ingin munculkan pusat-pusat ekonomi baru di desa-desa. Dan ini bisa terwujud dengan dukungan dari masyarakat, BUMDes, dan UMKM untuk menyambut kedatangan turis baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Itu strateginya.
Berbagai skema pembiayaan juga menjadi upaya untuk pengembangan UMKM. BPD DIY pun memiliki KUR yang bisa disalurkan. Tahun ini penyaluran KUR ditargetkan Rp400 miliar hingga Rp500 miliar. Target penyaluran tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp300 miliar. KUR yang disalurkan secara umum dengan sektor ekonomi beragam seperti pariwisata, perhotelan, makan minum, hingga perdagangan. “Selain itu kami perbaiki proses internal. Bagaimana proses kredit untuk UMKM itu lebih disederhanakan. Basisnya dengan teknologi seingga efisiensi, kecepatan proses, dan kepuasan pelanggan akan meningkat.
Ke depan, BPD DIY juga akan mengembangkan penyaluran KUR secara klaster dan dilakukan pembinaan terhadap klaster tersebut. Klaster tersebut misalnya sentra kopi, sentra kerajinan, atau sentra perekonomian lainnya. Penyaluran KUR diberikan pada kelompok sehingga pengawasan dan penanganan kredit lebih mudah.
Peran OJK
Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso mengungkapkan peran OJK Daerah ke depan tidak hanya fokus pada fungsi pengawasana, melainkan juga bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerahnya. Selain itu, OJK Daerah juga diharapkan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Saya minta OJK daerah berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai elemen di daerah termasuk industri keuangan untuk memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di daerah, pembiayaan bagi geliat usaha di daerah maupun pemberdayaan UMKM.
Untuk itu, business matching antara pelaku usaha dengan pelaku industri keuangan dan juga investor harus terus dilakukan agar kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah dapat terfasilitasi. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, program-program yang mendukung literasi dan membuka akses keuangan masyarakat juga perlu terus dilakukan. “Perluasan akses pembiayaan bagi UMKM akan terus kami upayakan, di antaranya
dengan terus mendorong penyaluran kredit UMKM, kredit melalui skema KUR klaster, pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro, dan juga mendukung pemanfaatan teknologi dalam penyaluran pembiayaan melalui equity crowdfunding maupun teknologi finansial (tekfin) peer to peer lending.