Soal Urgensi Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Wamenaker

Soal Urgensi Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Wamenaker

Suara Yogyakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menjelaskan stabilitas ekonomi menjadi urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja yang telah ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2022 lalu.

“Iya sesuai dengan apa yang dikeluarkan pemerintah, Perpu Cipta Kerja ini kan untuk menciptakan kestabilan dari soal pekerja dan upah ya. Ada aturan aturan itu di ketenagakerjaan. Mudah-mudahan ini adalah turunan-turunannya memang berkesinambungan sehingga Peppu Cipta Kerja ini bisa menjadi penyangga untuk produk undang-undang kedepannya,” kata Afriansyah Noor, di kantor B Universe.

Wamenaker Afriansyah Noor menambahkan, Perppu Cipta Kerja juga berperan menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan pengupahaan.

“Sebanya, karena memang kemarin kan ada PP nomor 36. PP ini kita buat adalah Perppu nomor 2 tahun 2022, sehingga apa yang dikhawatirkan untuk menjaga stabilitas inflasi nantinya terjaga dengan adanya Perppu Cipta Kerja ini,” tambahnya.

Menurut Afriansyah, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai payung hukum mengantisipasi dampak dinamika terhadap ekonomi global.

Namun, pro dan kontra gejolak Perppu Cipta Kerja terus bergulir. Wamenaker turut berharap adanya keterbukaan komunikasi yang baik terjalin dengan pihak buruh maupun pengusaha.

“Sementara kita dari pemerintah menjaga stabilitas antara buruh dan manajemen, ini biar berkesinambungan berjalan dengan baik oleh karena itu kita juga berharap pihak pihak buruh bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah, terutama mediator ini pemerintah, mudah-mudahan ini nanti buruh dan pihak manajemen akan kita pertemukan kembali,” kata Afriansyah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menyatakan, keterbukaan untuk dilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan yang dapak berdampak terhadap pengusaha, tentunya butuh kepastian hukum dari kekhawatiran yang dialami pengusaha terhadap formula perhitungan upah yang dapat berubah sewaktu waktu.

“Sebenarnya kalau dari sisi keberlangsungan usaha itu adalah kepastian hukum, dan kami juga paham bahwa sebenarnya Perppu ini dibuat dalam rangka kepastian hukum itu sendiri, tetapi ada satu poin yang ada di Perppu itu menyebutkan bahwa formula perhitungan upah itu bisa berubah sewaktu waktu apabila keadaan kondisi tertentu, itu kondisi tertentu itu kan kita belum tahu jadi ada kekhawatiran dari pengusaha, jangan jangan nanti berubah terus berubah terus” ujarnya.

Ning Wahyu meyakini penerbitan Perppu Cipta Kerja ini sebagai kepastian hukum yang mengatur antisipasi dampak dinamika ekonomi global

“Tapi saya yakin nanti dari Perppu Cipta Kerja ini ada turunan-turunannya, dan kami berharap ketika itu ditentukan turunan itu maka kami juga dilibatkan untuk membicarakan itu, sehingga kita tidak hanya menerima hasilnya tetapi kita juga bisa mengikuti prosesnya” kata Ning Wahyu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *