RUU HIP: Pemerintah tunda bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila dengan DPR

RUU HIP: Pemerintah tunda bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila dengan DPR

Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam cuitannya pada Selasa (16/06), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut bahwa pemerintah “meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat.”

Pemerintah, menurutnya, “masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19”.

Dikutip dari harian Kompas edisi Rabu (17/06), Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan mengirimkan surat presiden pembahasan RUU kepada DPR.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah akan menolak RUU ini jika Pancasila diperas menjadi Trisila atau Ekasila.

“Pemerintah juga akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS dalam konsiderans,” kata Mahfud.

Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU HIP untuk kemudian dipelajari secara seksama.

“Presiden belum mengirimkan Supres [Surat Presiden] untuk membahasnya dalam proses legislasi,” katanya.

Mengenai komunisme, Mahfud menegaskan pelarangan komunis di Indonesia bersifat final dan tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966 tersebut.

Source: bbc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *