Hari 10 Desember – diperingati sebagai Hari HAM Sedunia. Secara resmi PBB mengangkat tema Hak Asasi Manusia, kebutuhan Esensial kita sehari-hari. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang hak asasi manusia dan mempromosikan kesetaraan, keadilan dan kebebasan.
Namun, di Indonesia, peringatan ini menjadi ironi karena negara masih absen dalam mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan terus melanggengkan kekerasan terhadap rakyat yang menyuarakan hak-nya.
Pelanggaran HAM masa lalu, seperti G30S PKI dan kasus di masa Orde Baru, masih menjadi luka yang belum sembuh. Negara belum mengambil tanggung jawab penuh atas pelanggaran HAM tersebut, sehingga korban dan keluarga korban masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Lebih ironi lagi rezim yang melahirkan begitu banyak pelanggaran HAM berat, Sang Tiran sang orkestrasi malah di jadikan Pahlawan Nasional oleh negara tanpa merasa berdosa
Selain itu, masalah perampasan ruang hidup masyarakat adat akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan alih fungsi lahan juga menjadi perhatian serius. Masyarakat adat terus mengalami kekerasan dan pengancaman oleh aparat keamanan, sehingga masyarakat digusur dan diasingkan dari tanahnya sendiri,
Pembungkaman ruang kebebasan berekspresi juga menjadi masalah serius di Indonesia. Aktivis, jurnalis, dan warga yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah terus mengalami intimidasi, kriminalisasi hingga penangkapan tanpa proses hukum yang transparan dan akuntabel
Represifitas aparat ini selalu menjadi perhatian serius dalam 10 tahun terakhir ini, pasalnya aparat yang seharusnya pengayom masyarakat malah menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk membungkam suara-suara kritis, sehingga rakyat tidak menikmati kebebasan ruang berekspresi sesuai amanat UUD.
Kami juga menyoroti begitu banyak kekerasan berbasis gender, terutama di lingkup kampus yang selalu terjadi kepada kaum perempuan, khususnya kekerasan seksual.
Kebijakan efisiensi anggaran yang mengorbankan pendidikan dan kesehatan juga merupakan pelanggaran HAM. Karena perintah konstitusi kita salah satunya adalah cerdaskan kehidupan Bangsa. Kami melihat pemerintah tidak serius untuk mencerdaskan anak Bangsa dan memastikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas dan hak dasar masyarakat.
Kejahatan pemerintah terhadap eksploitasi hutan juga telah mengakibatkan bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Negara harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan korban jiwa yang terjadi yang diakibatkan oleh pembabatan hutan secara liar oleh pihak yang diijinkan oleh pemerintah
Oleh karena itu, kami, BEM NUSANTARA DIY, menyerukan kepada negara untuk:
- Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM masa berat masa lalu dan memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban
- Menghentikan perampasan ruang hidup masyarakat adat
- Menghentikan pembungkaman ruang kebebasan berekspresi dan memberikan kebebasan kepada aktivis, jurnalis, dan warga untuk menyuarakan kritik
- Menghentikan represifitas aparat dan memberikan perlindungan kepada rakyat
- Menghentikan kekerasan berbasis gender dan memberikan perlindungan kepada perempuan
- Mengembalikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas dan hak dasar masyarakat
- Segera menetapkan bencana Sumatra Aceh menjadi bencana Nasional dan memberikan bantuan signifikan kepada korban
Kami juga menyerukan kepada masyarakat untuk berjuang bersama menuntut keadilan dan hak-hak dasar, dan kami BEMNUS DIY terus mengawal isu pelanggan ini sampai titik darah penghabisan.
About Author
