Pengamat: RUU Cipta Kerja klaster pendidikan akan pacu peningkatan mutu pengajar

Pengamat: RUU Cipta Kerja klaster pendidikan akan pacu peningkatan mutu pengajar

JAKARTA – Pengamat pendidikan Budi Trikorayanto menilai, dengan masuknya undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Terutama poin mengenai kemudahan masuknya lembaga pendidikan asing dan pengajar asing.

Budi menekankan masuknya lembaga pendidikan dan pengajar asing akan mampu memacu lembaga pendidikan dan pengajar lokal untuk tingkatkan mutu dan kualitasnya. Dimana Ia menambahkan selama ini kualitas guru Indonesia memang diakui belum sepenuhnya bagus. Dari uji kompetensi yang digelar pemerintah setiap tahunnya, hanya ada 30% guru yang mendapatkan nilai bagus, sisanya masih kurang.

“Lembaga pendidikan asing lebih mudah ke Indonesia, kemudian guru-guru asing juga boleh mengajar itu akan membuat guru-guru kita dan lembaga pendidikan kita lebih terpacu untuk memajukan mutu pendidikan. Selama ini kan untuk pendidikan kita memang sangat jelek, indikasinya jelas misal dari uji kompetensi guru yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah itu 70% itu guru kita tidak layak jadi nilainya rendah dan yang bagus hanya 30%,” jelas Budi saat dihubungi pada Kamis (20/8).

Kemudian dengan adanya guru asing diharapkan dapat meningkatkan gaji guru honorer, dengan catatan bagi yang berkompeten. Budi mengkritisi bahwa baiknya pengajar dapat fokus pada bagaimana memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya, bukan hanya sekedar menuntut upah yang tinggi. Namun diakui memang saat ini upah pengajar terutama guru honorer memang belum layak.

“Jangan jadi guru ngajar sedikit tapi mengeluh honor kurang segala macam. Sebelum mereka jadi honorer itu kan sudah tahu pendapatan berapa, walau menurut saya memang enggak layak (upah honorer). Tapi kalau sudah memutuskan untuk mau ya harus konsisten,” ungkapnya.

Lembaga pendidikan dan pengajar asing juga dipastikan Budi akan memiliki kualitas dan mutu yang baik. Maka pekerjaan rumah yang sangat penting bagi pengajar dan lembaga pendidikan di Indonesia adalah peningkatan mutu.

Dimana saat ini orang tua murid dan murid sendiri sudah sangat kritis dengan sistem pendidikan melalui terbukanya informasi di internet. Pengajar atau guru di Indonesia dinilai Budi perlu untuk terus memperluas pengetahuan.

Pemerintah juga disebut tentunya akan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan pengajar atau guru lokal, meski nantinya akan ada guru atau pengajar asing masuk ke Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tetap mengutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru lokal itu pasti ada kok. Sekarang udah kelihatan kok gaji pegawai negeri PNS guru kan tinggi dulu kan PNS itu kayak Oemar Bakri,” kata Budi.

Namun Budi menggaris bawahi meski lembaga pendidikan dan pengajar asing akan dimudahkan masuk ke Indonesia, namun pemerintah tetap harus melakukan filter yang berpatokan pada Pancasila.

“Lembaga asing yang masuk ke Indonesia tentu perlu di filter, filter pertama itu yang penting berkaitan dengan ideologi jadi jangan nyebarin radikalis jangan nyebarin liberalisme dan sebagainya, nah Pancasila sebagai filter utama kita,” tegasnya.

Adapun terkait penghapusan pasal yang membahas mengenai ijazah dan gelar palsu dinilai Budi tepat dalam mengurangi tumpang tindih peraturan. Sanksi akan ijazah dan gelar palsu disebutnya sudah ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang ijazah palsu tentang gelar palsu dihapuskan, karena sudah ada di Undang-Undang KUHP sudah ada berkaitan dengan ijazah palsu gelar palsu. Jadi ngapain lagi diatur di Sisdiknas. Ini kan semangatnya biar nggak overlapping, biar nggak tahu ribet lah sistem pendidikan kita,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *