Penangkalan Radikalisme ASN Diperkuat

Penangkalan Radikalisme ASN Diperkuat

JAKARTA – Untuk menangkal dan mencegah paham radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mempersiapkan Aplikasi ASN noRadikalisme. Aplikasi dibuat, mengingat perkembangan kemajuan teknologi yang kerap dijadikan media untuk menyebarkan paham radikalisme yang menyasar kalangan ASN.

Demikian diungkapkan Menpan RB, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (23/7). Menurut Tjahjo, penguatan wawasan kebangsaan pada ASN akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mencegah munculnya radikalisme ASN.

“Pengaruh lingkungan, globalisasi, revolusi 4.0, dan media sosial merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia,” katanya.

Tjahjo menambahkan, terkait ASN, prinsipnya ada keharusan bagi ASN untuk tetap patuh pada ideologi Pancasila. Jika kemudian ada ASN yang coba mempromosikan ideologi khilafah, jelas itu tidak patuh pada Pancasila. Sebab ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Orientasinya meniadakan nation state. Bahkan ancaman khilafah sudah terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila.

“Karena itu sejak awal masuk menjadi pegawai ASN, sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mereka harus mematuhi 15 nilai-nilai dasar ASN. Dalam nilai dasar nomor 1 dan nomor 2 secara tegas disebutkan. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah,” katanya.

Selain itu, kata dia, UU ASN juga mengharuskan pegawai ASN untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ASN.

Dalam kaitan dengan afiliasi politik, ASN juga berkedudukan sebagai aparatur negara yang harus netral dan bebas dari kepentingan golongan atau partai politik. Ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 UU ASN yang berbunyi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“Pegawai ASN juga memiliki fungsi selain sebagai pelaksana kebijakan publik, dan pelayan publik. Pegawai ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini juga disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU ASN,” ujarnya.

Ketika diangkat menjadi PNS, lanjut Tjahjo, ASN diharuskan mengucapkan sum­pah, salah satunya, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *