Pemerintah Tegaskan TAP MPRS soal PKI Tak Bisa Dicabut Lembaga atau UU Apa pun

Pemerintah Tegaskan TAP MPRS soal PKI Tak Bisa Dicabut Lembaga atau UU Apa pun

Pemerintah memutuskan menunda pembahasan Rancangan UU tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), karena menuai polemik di masyarakat.

Menkopolhukam Mahfud MD, mengatakan sikap pemerintah itu dicapai setelah dibahas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

“Sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari fisiknya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut,” ucap Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Selasa (16/6).

Mahfud mengatakan RUU itu inisiatif DPR, sehingga dia berharap DPR juga sama dengan pemerintah menunda pembahasan, sambil berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Jadi pemerintah tidak mengirimkan surat Presiden untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya,” kata Mahfud.

Secara substansi, Presiden Jokowi menyoroti TAP MPRS Nomor 25 tahun 66, yang tidak dijadikan konsideran RUU HIP, masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Oleh sebab itu pemerintah tetap pada komitmen bahwa TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme, marxisme, dan lenimisme itu merupakan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini,” tegas Mahfud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *