Badan Keamanan Laut (Bakamla) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut bersama kementerian dan lembaga terkait. Omnibus law ini diyakini bisa rampung secepatnya.
“Tahun ini bisa selesai,” kata Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia, di Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.
Laksamana berbintang tiga itu menyadari merampungkan RUU ini tidak mudah. Ia harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna menyelaraskan rancangan aturan.
“Ada proses. (Saat ini) masih proses setiap minggunya, saya kan ke Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kemudian Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” ujar dia.
Aan tak memerinci fokus yang tengah dibahas. Dia hanya memastikan hal ini menyangkut penyederhanaan aturan keamanan dan keselamatan laut yang bakal termaktub di RUU Keamanan Laut.
Omnibus law ini akan menyederhanakan regulasi dan kewenangan di wilayah perairan, terutama soal perizinan serta pengamanan. Adanya lintas kewenangan membuat pengamanan laut tidak maksimal.
Pemerintah menyusun Omnibus Law yang bakal mengatur keamanan laut secara terpadu. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD menyebut setidaknya ada 24 undang-undang tentang penanganan pengamanan laut yang harus dibereskan.
Mahfud menyebut secara filosofi semua peraturan perundangan itu baik. Namun, tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan penanganan kelautan. Tiap kewenangan penanganan didasarkan UU yang berbeda-beda.
About Author
