Kemenkop Siapkan Rp200 Miliar untuk Pelatihan UMKM

Kemenkop Siapkan Rp200 Miliar untuk Pelatihan UMKM

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik tahun ini sebesar Rp200 miliar untuk digunakan pelatihan dan pendampingan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan dana tersebut bertujuan mengefektifkan pencegahan penularan virus korona baru atau covid-19. Karena itu, kata dia, diharapkan penggunaan anggarannya untuk pelatihan secara daring (online).

Nanti secara detail kami akan komunikasikan pelaksanaan teknisnya dengan seluruh kepala dinas’, kata Teten melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Teten mengakui bahwa wabah covid-19 berdampak kepada UMKM, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, ada tiga langkah untuk mengantisipasi dampak tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet, pekan lalu.

Pertama, UMKM mendapatkan relaksasi pinjaman dengan ada penundaan cicilan selama enam bulan, pengurangan bunga, dan pajak. Menkop dan UKM menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya bagi penerima KUR, program UMi, Ulamm (Unit Layanan Modal Mikro), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) lewat PIP (pusat investasi pemerintah) di bawah Kementerian Keuangan.

“Namun, ini juga berlaku untuk koperasi simpan pinjam, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), dan BPR Syariah. Hal itu sedang diusulkan dan dibahas.

Kedua, sektor mikro dan ultra mikro yang terpukul selain dapat relaksasi, juga perlu tambahan pembiayaan baru.

“Nah, ini akan terus kita efektifkan dua saluran pembiayaan. Pertama, melalui BLU di bawah Menteri Keuangan, lewat PNM, Bahana Ventura, Pegadaian, dan juga LPBD KUMKM.

Selain itu, supaya KUR juga bisa menjangkau dalam waktu cepat dan luas untuk usaha mikro dan ultra mikro ini, Kemenkop dan UKM akan menggunakan berbagai saluran untuk meyalurkannya. Termasuk saat ini yang paling mudah ialah melalui teknologi finansial (tekfin).

Terakhir, program ultra mikro yang sudah betul-betul tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme ekonomi, akan diikutsertakan dalam program bantuan tunai. “Jadi, ada perluasan dengan penambahan orang miskin baru dari sektor ultra mikro ini.

Secara teknis pelaksanaan, Teten menegaskan, ini harus dilakukan pendataan, baik by name by address maupun NIK-nya.

“Kami menggunakan data dari penerima KUR, termasuk penerima pinjaman di bawah Rp10 juta melalui Mekaar, PNM, BPR, BPRS, BMT, termasuk melalui fi ntech yang total jumlahnya Rp70 juta.

Kontribusi

Terkait dengan kondis pandemi covid-19 saat ini, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari, menyebutkan sebanyak 37 ribu pelaku UMKM diketahui mengalami dampak yang signifikan.

Fiki mengatakan bahwa secara umum para pelaku UMKM mengalami kondisi sangat sulit saat ini.

“Dari data kami, secara umum sebanyak 56% pelaku UMKM mengalami permasalahan penurunan penjualan, 22% permodalan, 15% terhambatnya distribusi, dan 4% kelangkaan bahan baku.

Sumber : https://mediaindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *