Pemerataan Bantuan di Masa Pandemi

Pemerataan Bantuan di Masa Pandemi

Pandemi covid-19 yang sedang berlangsung di Indonesia menimbulkan dampak terhadap nafkah masyarakat luas. Dari omzet yang turun, dirumahkan, atau bahkan diberhentikan.

Untuk meringankan beban publik, Presiden Joko Widodo baru-baru ini meluncurkan kartu prakerja.
Selain berupa bantuan/insentif untuk membantu masyarakat pekerja dan pengusaha kecil dan mikro terdampak covid-19, program ini juga diisi dengan 2.055 pelatihan oleh 198 lembaga melalui 8 platform digital yang menjadi mitra kartu prakerja.

Dalam jumpa pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan progres kartu prakerja, per Kamis (16/4) telah ditutup untuk gelombang pertama. Dari 5,9 juta pendaftar, yang lolos 2,07 juta.

Untuk mengelaborasi lebih lanjut, Media Indonesia berbincang dengan Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, Kamis (16/4), via aplikasi Zoom.

Kenapa pemerintah kini menambah kriteria penyeleksian dengan masyarakat yang belum terima bantuan sosial (bansos)?

Karena anggaran terbatas tentunya. Presiden ingin memastikan (bantuan) lebih merata, dengan anggaran yang terbatas ini. Penerima bansos sudah menerima berbagai bantuan pemerintah dengan program yang lain. Tapi, ada sekelompok masyarakat yang kese­jahteraannya di atas penerima bansos, lalu terdampak wabah covid-19 dan mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

Jadi, masyarakat yang terima bansos otomatis gugur dalam prakerja?

Masyarakat ada yang sudah menerima bansos, dan ada yang belum menerima bansos, karena memang mereka pendapatannya di atas garis kemiskinan, tapi rentan miskin. Karena bansos itu targeting.
Sementara itu, kartu prakerja bersifat self targeting, lebih meratakan bantuan dari pemerintah. Maka, didahulukan kepada mereka yang tidak menerima bansos. Jadi, lebih banyak masyarakat yang bisa menerima bantuan dari pemerintah. Program prakerja mencoba menyasar, dipastikan kepada peserta yang tak menerima bansos.

Dalam pendaftaran, peserta harus diuji kompetensi. Tujuannya?

Karena program ini pada dasarnya untuk peningkatan kompetensi. Jadi dia perlu mempunyai kemampuan kognitif dasar yang cukup sehingga nanti bisa belajar dengan baik dan mengerti, memahami, dan mengaplikasikan pelatihannya. Perlu ada semacam basis sehingga peng­anggaran pemerintah yang terbatas ini, cuma untuk 5,6 juta (peserta), dapat diterima dan dimanfaatkan oleh orang yang benar-benar mau belajar, memang mampu menyelesaikan pelatihannya dan mau mengaplikasikannya. Makanya juga ada tes motivasi.

Yang tes motivasi, scoringnya gimana?

Ada metodologinya, untuk tes motivasi. Kami mendapatkan bantuan dari pakar psikologi.

Ketika Menko Perekonomian menyebutkan 5,96 juta yang mendaftar, ada 3,29 juta NIK yang terverifikasi, dan 2,07 juta peserta masuk kriteria. Bagian mana yang kemudian secara acak?
Yang 2,07 juta itu, mereka bisa bergabung di gelombang pendaftaran, tapi per minggunya kuota sekitar 200 ribu (gelombang pertama). Siapa yang bisa masuk ke 200 ribu, ini yang diacak dari 2,07 juta itu. Karena ada lebih banyak pendaftar yang siap masuk ke gelombang jika dibandingkan dengan kuota yang ada di gelombang, maka harus ada pemilihan siapa yang berhak mendapat kuota gelombang pertama. Tentunya mekanisme yang paling adil ialah dengan pengacakan.
Saya mesti klarifikasi lagi bahwa kami sudah menerima usulan kementerian/lembaga (K/L) yang telah melakukan pendataan pekerja dan pengusaha kecil mikro yang terdampak pandemi.

Jadi K/L, seperti Kemenaker, Kemenpar, Kemenperin, dan sebagainya, itu mendata dengan mekanisme masing-masing. Kemudian kami mendapat usulan tersebut, dan mencatat di data based kami. Jika NIK yang mereka usulkan ialah bagian dari 2,07 juta peserta yang siap memasuki gelombang pendaftaran, mereka didahulukan.

Yang tidak masuk, perlu daftar lagi?

Kita harus mengerti bedanya yang 5 juta pendaftar dan 2,07 juta pendaftar. Yang 5 juta itu ialah mereka yang sudah masuk ke situs, membuat akun, dan memulai proses pendaftaran.
Kemudian dia melakukan verifikasi, verifikasi e-mail, tes kompetensi, dan sebagainya sehingga didapatkanlah sekarang 2,07 juta peserta.

Berarti, masih ada 3 juta peserta dalam proses. Setelah mereka menyelesaikan proses, akan didapat 5 juta lebih peserta siap bergabung.

Adapun tiap minggunya, dari 2,07 juta peserta yang tadi sudah verifikasi, dia bisa klik ke dalam batch selanjutnya. Jika tidak berhasil tembus minggu ini, bergabung lagi ke minggu selanjutnya, dan seterusnya sampai dia bisa mendapatkan kartunya.

Jadi, dia harus coba lagi sampai masuk kuota?

Sampai dia berhasil mendapatkan kartunya. Karena per batch hanya 200 ribu kuota. Kalau total 5,96 juta menyelesaikan pendaftaran dan sukses, kami akan punya 5,96 juta total pendaftar yang ingin mendapatkan kartu prakerja. Jadi harus diacak terus tiap minggunya.

Peserta itu harus mencet tombol untuk kesediaan mengikuti batch selanjutnya. Dengan pengacakan. Karena tempat tersedia hanya 200 ribu setiap minggu.

Jadi setelah sekian minggu, seluruh kuota prakerja yang 5,6 juta akan terba­gikan. Tentunya kalau pendaftar lebih dari 5,6 juta, akan ada peserta yang tidak berhasil di tahun ini, tapi tahun depan bisa bergabung. Karena manfaat ini hanya sekali untuk tiap peserta.

Seberapa efektif program ini untuk bisa tepat sasaran? Menko Airlangga bilang untuk PHK, prosesnya untuk sampai terbit surat bisa berbulan-bulan? UMKM juga, bagaimana status dia ketahuan layak atau tidak?

Pendataan di K/L terkait. Kami menerima hasil seleksi dari mereka, tapi tetap harus mendaftar di situs untuk masuk ke gelombang.

Kalau sudah didata K/L, tapi tidak mendaftar di situs prakerja.go.id, kami tidak bisa memberi kepersertaan.

Total dana untuk ke peserta, Rp3,55 juta dengan Rp1 juta untuk latihan dan sisanya akan dibagikan Rp600 ribu selama 4 bulan berikutnya, apa realistis buat korban PHK yang punya tanggungan keluarga?

Masih banyak program lain dari pemerintah untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat. Jadi, dari prakerja bukan satu-satunya.

Dengan beberapa kursus menerapkan pembelajaran beberapa sesi dalam silabusnya, apakah ada ke­daluwarsa?

Kebanyakan pelatihan online itu tidak harus diselesaikan dalam satu sesi. Dari kami juga tidak ada ketentuan suatu kelas harus diselesaikan dalam waktu tertentu.

Kalau tertulis ada kedaluwarsa sampai akhir tahun, itu adalah saldo di kartu prakerja-nya. Jadi kalau dia sudah membeli pelatihan tersebut, tentu saldo sudah terpakai.

Misal, dia mendapat Rp1 juta untuk biaya pelatihan, kemudian dia belanja satu pelatihan harganya Rp500 ribu, maka saldo tersisa Rp500 ribu. Katakan dia tidak memakai sisanya, di 31 Desember nanti, Rp500 ribu itu kembali ke kas negara.

Tapi, untuk pelatihan yang dia beli, itu sudah dibayarkan ke lembaga pelatihan. Dia bisa menyelesaikan pelatihan kapan pun. Kalau mau maraton, dalam dua hari juga bisa sehingga bisa dapat insentif dengan cepat.

Apakah market place pelatihan dibentuk supaya opsi pemilihan kembali ke peserta?

Betul. Jadi, memang lembaga pelatihan bebas bekerja sama dengan siapa pun di delapan platform itu. Bisa dengan satu atau dua maupun seluruhnya. Karena lembaga pelatihan pun harus memilih platform digital yang mungkin lebih ekonomis, efisien, layanan bagus, teknologinya lebih bagus dan sesuai dengan konten yang lembaga tawarkan. Sehingga pilihan-pilihan itu tersedia bagi masyarakat.

Lembaga yang sama, pelatihan yang sama, ada di platform digital yang berbeda-beda. Tidak jadi tumpang-tindih?

Kenapa membaik menjadi masalah? Karena artinya jika seorang peserta lebih senang memakai salah satu dari platform, tapi dia ingin kursus di platform lain, bukankah itu lebih baik jika kursus itu tersedia di mana dia berminat. Sama saja seseorang menonton satu film bisa di bioskop yang berbeda-beda.

Kenapa tidak pemerintah yang membeli program pelatihan?

Karena ini sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta. Pemerintah tentu tidak tahu secara persis bagi para peserta, apa pelatihan yang dibutuhkan setiap individu. Jadi itu memberikan opsi supaya orang-orang mengambil pilihan sesuai minat, harga, dan kebutuhan mereka, dibandingkan menentukan pelatihan apa dan pada harga berapa.

Sebenarnya apa perlu berbayar mengingat banyak pelatihan atau kursus seperti di situs Center Development Career UI, lynda.com by LinkedIn, lalu Coursera yang memberi kursus gratis dengan sertifi­kat selama covid-19?

Pekerja informal di Indonesia dengan tingkat pendidikannya yang mungkin Anda ketahui, apa bisa mengakses 85 kursus (Coursera) ini? Jadi kira-kira yang bisa mengakses kursus seperti 85 di atas itu dan Lynda.com adalah masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi, ya.

Kelas-kelas yang praktis seperti kelas masak, menjahit, kelas-kelas yang bisa diakses gratis Youtube, apakah akan tetap laku?

Tentunya kalau memang ada yang gratis, kalau peserta dapat melihat yang gratis, mereka tidak akan memanfaatkan bantuannya untuk sesuatu yang sudah ada gratis. Jadi peserta akan memilih pelatihan yang memang dia tidak bisa akses secara gratis.

Platform digital yang menjadi mitra prakerja sekarang dikontrak untuk berapa lama?

Saat ini perjanjian kerja samanya sampai dua tahun. Bisa dievaluasi sewaktu-waktu.
Kami harapkan dengan pemicu dari pemerintah mendorong masyarakat untuk belajar dan meningkatkan keterampilan. Pada saat situasi normal setelah pandemi, pemerintah harapkan masyarakat sudah mencicipi nilai dari pelatihan keterampilan. Maka pada saat daya beli kembali, mereka bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk mengambil pelatihan keterampilan sebagai investasi di sumber daya manusia.

Prakerja seharusnya bukan satu-satunya cara untuk mengasah keterampilan. Tetapi ini untuk mereka yang membutuhkan fasilitas bantuan dari pemerintah.

Sumber : https://mediaindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *