Program mandatori biodiesel dinilai efektif dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, sekaligus memperbaiki neraca perdagangan energi Indonesia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali, mengatakan kebijakan mandatori biodiesel memiliki potensi besar sebagai substitusi solar.
Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri serta kesiapan teknologi pengolahan yang relatif matang.
“Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga 8 miliar sampai 10 miliar dollar AS (setara sekitar Rp 137,38 triliun hingga Rp 171,72 triliun, asumsi kurs Rp 17.172 per dollar AS) per tahun,” ujar Rhenald dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurut dia, keberlanjutan program biodiesel sangat bergantung pada tata kelola industri kelapa sawit yang baik.
Hal tersebut mencakup upaya pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Rhenald juga mengingatkan adanya potensi trade-off antara kebutuhan energi dan pangan. Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) untuk energi berpotensi mengurangi pasokan untuk kebutuhan pangan.
“Perlu diingat, sawit bukan produk homogen untuk energi. Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke energi dapat mengurangi pasokan pangan yang memicu kesulitan bagi substitusi dapur, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menyebut pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil.
About Author
