Wapres: Omnibus Law Perkuat Sertifikasi Halal

Wapres: Omnibus Law Perkuat Sertifikasi Halal

Suarayogyakarta.com – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memastikan, omnibus law tak akan menghapus kewajiban sertifikasi halal. Sebaliknya, pemerintah akan memperkuat dan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.

Kiai Ma’ruf mengatakan, pemerintah melalui omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ingin mempermudah proses sertifikasi halal karena pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merasa terbebani. Rencananya, kata Kiai Ma’ruf, pemerintah akan menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi UMK.

“Proses sertifikasi halal UMK tidak dipungut biaya. Dipermudah. Itu prinsip-prinsip yang ada (dalam draf omnibus law—Red),” kata Kiai Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Pernyataan Wapres tersebut untuk menanggapi beredarnya draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya disebutkan bahwa Pasal 4 UU JPH terkait kewajiban sertifikasi halal dicabut. Ia menegaskan, penghapusan pasal tersebut tak ada dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Menteri Agama, Kemenko Perekonomian, juga sudah menjelaskan. Tidak ada penghapusan, justru akan terus diperkuat,” kata Kiai Ma’ruf menegaskan.

Menteri Agama Fachrul Razi dalam kesempatan terpisah menegaskan hal serupa. Menurut dia, aturan sertifikasi halal tak dihapus, tetapi diatur agar proses sertifikasinya dapat lebih cepat dan efisien.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar seluruh proses perizinan dapat dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, aturan sertifikasi halal ini pun akan diatur dalam omnibus law agar prosesnya bisa lebih cepat.

Percepatan perlu dilakukan agar masyarakat bisa segera memperoleh kepastian. “Tetap (sertifikasi halal tetap berjalan—Red). Tapi, nanti kita lihat bagaimana mempercepatnya dan bagaimana supaya ada kepastian,” kata Fahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Saat ini, aturan tersebut masih dalam tahap perumusan. Setelah selesai, dirinya akan menyerahkan kepada Presiden Jokowi. “Nanti setelah dirumuskan semua lengkap baru bisa disajikan kepada Bapak Presiden,” kata dia.

Fachrul saat melakukan kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/1), juga telah mengklarifikasi kabar penghapusan kewajiban sertifikasi halal. Fahcrul mengatakan, UU JPH masuk dalam omnibus law untuk perbaikan sejumlah pasal.

Menurut dia, sertifikasi halal belum berjalan seperti yang diinginkan. Ada yang dapat diurus dalam waktu singkat, ada pula yang membutuhkan waktu lama. Dengan adanya perbaikan aturan, proses pengurusan sertifikat halal diharapkan bisa selesai dalam waktu 21 hari. Selama rentang waktu itu akan diketahui apakah sertifikat halal dari pemohon dapat diterbitkan atau tidak.

Selain soal sertifikasi halal, omnibus law juga akan mengatur masalah wakaf. Menurut dia, aturan wakaf terlalu rumit. Seseorang yang ingin mewakafkan hartanya harus datang ke bank, menunjuk nazir, dan lainnya. Rumitnya proses itu dianggap membuat seseorang urung mewakafkan hartanya. “Dibuat terobosan agar saat mau wakaf hanya melalui ponsel, langsung dapat akta, dan langsung bisa jalan,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *