Suarayogyakarta.com – Bank Indonesia (BI) mengatakan kebijakan omnibus law berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Pasalnya, kebijakan itu memberi sentimen positif pada minat investasi dari dalam negeri maupun luar negeri.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan omnibus law akan membuat berbagai izin investasi menjadi lebih cepat dan sederhana. Apalagi, pemerintah sebelumnya juga sudah melakukan berbagai langkah reformasi di bidang perizinan investasi, salah satunya perizinan terintegrasi secara online (Online Single Submission/OSS).
“Omnibus law akan sangat positif untuk ekonomi Indonesia karena itu akan memperpendek proses dari investasi dan bisnis,” ujar Perry, Kamis (23/1).
Menurut Perry, bila perizinan investasi kian mudah dan cepat, maka investor akan mulai berdatangan ke Indonesia. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan investasi, baik berupa portofolio aliran modal masuk di saham dan surat utang hingga Penanaman Modal Asing (PMA) pada proyek-proyek infrastruktur.
“Ini akan mengakselerasi investasi dari dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pertumbuhan investasi yang meningkat tentu akan berkontribusi pada laju ekonomi secara nasional. Di sisi lain, omnibus law yang mampu mengerek laju investasi juga akan mendongrak kinerja ekspor.
Sebab, bukan tidak mungkin aliran investasi menyasar pada pembangunan industri dan pabrik. Bila terjadi, maka kinerja ekspor Indonesia akan meningkat dan memberi kontribusi ke pertumbuhan ekonomi.
Bank sentral nasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3 persen atau titik tengah dari rentang 5,1 persen sampai 5,5 persen pada tahun ini. Hal ini juga didukung oleh pemulihan ekonomi global.
“Pertumbuhan ekonomi dunia kami perkirakan dari 3,1 persen akan naik jadi 3,2 persen pada tahun ini. Harga komoditas juga akan membaik, demikian juga aliran modal asing yang masuk ke Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan omnibus law. Ini merupakan kebijakan revisi sejumlah aturan dalam waktu yang bersamaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan ini ditempuh karena revisi aturan sering kali membutuhkan waktu lama bila diajukan satu per satu. Oleh karena itu, pemerintah mengambil jalan pintas untuk merevisi sekaligus.
About Author
