Sri Mulyani Ungkap Bukti Pemerintah Sebar Banyak Insentif

Sri Mulyani Ungkap Bukti Pemerintah Sebar Banyak Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan adanya pandemi covid-19 membuat perekonomian Indonesia menjadi begitu terguncang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sri Mulyani mengatakan, sejak adanya wabah covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu, volatilitas sektor keuangan begitu tinggi. Berbagai guncangan masuk ke ranah pasar saham, pasar SBN (Surat Berharga Nasional), dan nilai tukar rupiah yang bergejolak tinggi.

“Dalam kondisi di mana gejolak keuangan meningkat sangat tinggi dan kasus covid-19 mulai menyebar di Indonesia, muncul lah situasi kegentingan yang memaksa,” kata Sri Mulyani dalam paparannya di Rakornas BPKP, Senin (15/6/2020).

Sri Mulyani merinci, di bidang kesehatan misalnya, anggaran yang dianggarkan diperbesar dari sebelumnya Rp 75 triliun, kini menjadi Rp 87,55 triliun.

“Insentif berbagai perpajakan di bidang kesehatan ini menyangkut langkah langkah kedaruratan mulai dari pelaksanaan, pengadaan APD, hand sanitizer, masker maupun upgrade di berbagai RS rujukan dan sekarang kita masuk pada mengidentifikasi biaya penanganan pasien serta untuk pembayaran bagi seluruh tenaga medis,” jelas Sri Mulyani.

Disamping itu, kata Sri Mulyani pemerintah juga sudah menaikkan bantuan sosial cukup besar, mencakup 29-30 juta masyarakat yang ada di dalam database Kementerian Sosial.

Selain itu juga, pemerintah memberikan bantuan kepada Dunia Usaha berupa insentif pajak atau relaksasi pajak yang diberikan kepada UMKM sampai Koperasi. Mencakup restrukturisasi hutang mereka di lembaga keuangan selama 6 bulan.

“Kita subsidi bunga ini mencakup lebih dari 60 juta akun yang ada di lembaga keuangan,” ujarnya.

Pemerintah juga memberikan suntikan dana kepada 12 korporasi BUMN. Ke-12 BUMN tersebut mendapat dukungan pemerintah dalam program PEN, dengan dukungan yang mencapai Rp 44,57 triliun, dikucurkan dalam bentuk dana talangan, penyertaan modal negara (PMN), hingga kompensasi.

“Dan di dalam pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 kita juga menambah atau menganggarkan untuk korporasi BUMN dan untuk membahas kegiatan setoran k/l dan daerah.

“Langkah langkah cepat ini ada konsekuensinya. Anggaran meningkat namun akan muncul tatanan kedua dari sisi delivery dan targeting,”

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta agar pengawasan intern yang dilakukan oleh otoritas bisa membangun suasana kolaborasi yang konstruktif dan memberikan kolaborasi untuk memanfaatkan dan menyempurnakan kebijakan dan desain dari pelaksanaan pencegahan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Di sinilah saya mengharapkan pengawasan intern baik di inspektorat jenderal maupun oleh BPKP sebagai pengawas internal pemerintah mampu menjadi institusi dan fungsi untuk mendampingi langkah-langka kedaruratan,” ujarnya.

Untuk diketahui, dukungan fiskal pemerintah dalam penanganan covid-19 sebesar Rp 686,2 triliun, dari total anggaran tersebut sebanyak Rp 598,65 triliun merupakan biaya pemulihan ekonomi nasional.

Terdiri dari biaya penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif utama Rp 120,6 triliun, UMKM Rp 123,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun dan sektoral K/L dan Pemda Rp 106,11 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *