MANAJEMEN Pelaksana Kartu Prakerja mencatat hingga saat ini sebanyak 8 juta orang telah mendaftar dalam program tersebut yang dibuka dalam dua gelombang.
“Sekarang sudah 8 juta lebih yang daftar dan lebih dari setengahnya sudah bisa mengikuti gelombang pendaftaran,” kata Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.
Dalam catatannya, pada pendaftaran gelombang pertama, 11-16 April 2020, jumlah pendaftar mencapai 5,9 juta orang. Dari jumlah itu, setelah melalui verifikasi, sebanyak 168.111 orang dinyatakan lolos menjadi peserta.
Namun, Panji tidak membeberkan jumlah pendaftar dan peserta yang lolos pada gelombang kedua, yakni pada 20-23 April 2020.
Ia menambahkan, sebenarnya tidak sulit untuk mendaftar program itu karena jutaan pendaftar sudah menyelesaikan prosesnya. Meski demikian, beberapa penyebab tidak lolosnya peserta di antaranya karena nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa diverifikasi.
Selain itu, foto diri yang diverifikasi dengan membandingkan foto di kartu tanda penduduk (KTP) juga sulit dibaca sistem.
Penyebabnya, lanjut dia, foto yang diunggah kurang sesuai, seperti kualitas foto, posisi badan yang tidak menghadap ke depan, adanya penutup kepala, juga memakai kacamata.
“Namun, itu tidak menjadi halangan karena tetap bisa mengunggah kembali, bisa mengubah dan merevisi sehingga bisa masuk gelombang pendaftaran selanjutnya,” jelasnya.
Sebelum memproses pendaftar masyarakat umum, pihaknya akan mendahulukan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan, serta UMKM yang terdampak covid-19 berdasarkan data yang disodorkan kementerian/lembaga terkait.
Di diskusi yang sama, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyampaikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dalam mendukung program tersebut.
Dia membeberkan masih belum adanya alat ukur yang relevan untuk menentukan masyarakat yang bisa lolos sebagai peserta kartu prakerja.
Dari uji sampling yang dilakukan asosiasi, kata dia, ada beberapa pendaftar yang sebetulnya secara ekonomi masih memadai, tapi justru bisa masuk ke program tersebut.
Sumber : https://mediaindonesia.com