JAKARTA– Kementerian Keuangan menyebut penerapan Omnibus Law Perpajakan berpotensi meningkatkan Perekonomian Nasional melalui Basis Pajak atau Tax Base yang terbaru.
Menurutnya anggaran yang sifatnya social safety net kepada masyarakat akan tetap dijalankan demi menjaga konsumsi agar pertumbuhan ekonomi terjaga. “Tidak memungkiri bahwa konsumsi rumah tangga masyarakat berpendapatan rendah yang stabil pada kurun waktu 2015-2019 tak lepas dari program perlindungan sosial,” ucapnya.
Meskipun ada potensi penurunan penerimaan pajak, Sri Mulyani percaya defisit anggaran tahun ini bisa dijaga oleh pemerintah. Pada tahun ini pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,76 persen.
“Kita tidak akan disrupsi momentum dalam pertumbuhan yang kita ingin maintaince. Kita lihat yang bisa di-maintaince dan pengurangan corporate income tax, melebarkan basis pajak dan memaksimalkan pengeluaran tanpa shock ekonomi,” jelasnya.
Ke depan, Sri Mulyani optimistis pemerintah akan mendapat timbal balik berupa peningkatan basis pajak atau tax base. Apalagi setelah pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah memiliki data basis pajak yang cukup baik.
“Ada indikasi Indonesia sebenarnya sudah ada tax base yang dilakukan. Ada (data pajak) after tax amnesty dan pertukaran informasi. Tapi kita tidak akan buat lingkungan dan orang-orang khawatir, mereka bayar pajak sesuai pendapatan,” ucapnya.
Sri Mulyani pun memastikan Surat Presiden (Surpres) dan draf mengenai RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR.
“Sudah kami serahkan untuk Omnibus Law Perpajakan. Sesudah konsultasi waktu itu dengan Ibu Ketua DPR (Puan Maharani), dengan fraksi dan tentu kita mengirimkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang biasa. Artinya kita kirimkan pada DPR di sekretariat DPR,” kata dia.
Sedangkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih berada di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Nantinya, pada minggu ini baru akan diserahkan ke DPR.
“Yang cipta kerja, tadi Pak Airlangga kan menyampaikan masih dalam minggu ini,” ucapnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menambahkan RUU Cipta Lapangan Kerja pada Omnibus Law akan dikirim ke DPR akhir minggu ini. Penyerahan draf RUU ini molor dari rencana pekan kemarin.
“Kita membuat regulasi penciptaan lapangan kerja yang bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau RUU Ciptaker. Berkasnya akan dikirim ke parlemen pada akhir minggu ini,” ucapnya.
About Author
