Pemerintah Berikan Bansos bagi Warga Terdampak Corona hingga Desember

Pemerintah Berikan Bansos bagi Warga Terdampak Corona hingga Desember

Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) dalam berbagai jenis kepada warga yang terkena dampak pandemi corona. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan, bantuan akan diberikan hingga akhir tahun ini.

“Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu pada rapat kabinet, bansos dilanjutkan,” katanya usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual, Jumat (1/6).

Pemerintah juga sedang mempersiapkan penyaluran bantuan lanjutan. Ini meliputi bantuan sembako untuk warga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) maupun dalam bentuk tunai untuk warga luar Jabodetabek.

Saat ini, penyaluran bantuan sembako tahap ketiga sudah selesai dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Penyaluran bantuan sosial tunai juga sebagian sudah selesai.

“Bansos tunai tahap pertama sudah selesai dan akan masuk pula ke tahap dua dan ketiga,” kata Juliari.

Ia mengaku, penyaluran bansos secara cepat kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona bukan perkara mudah. Penyebabnya, wilayah Indonesia luas dan kondisi geografisnya berbeda-beda.

Meski begitu, pemerintah terus berupaya memperbaiki pendistribusian bansos berdasarkan hasil evaluasi pada tahap-tahap awal.

Juliari juga menekankan bahwa bansos terkait Covid-19, hanya diberikan kepada warga yang terkena dampak, namun ak tercatat sebagai penerima bantuan reguler. Penyaluran bantuan ini akan dihentikan setelah pandemi berakhir.

Selama masa pandemi, pemerintah menyalurkan beberapa bantuan sosial kepada warga. Pertama, Bansos Khusus Pemerintah yang terdiri dari tiga jenis. Bantuan sembako dari pemerintah pusat untuk 2,6 juta warga DKI Jakarta, sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan.

Lalu untuk 1,6 juta warga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, senilai Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan. Kemudian, bantuan langsungl tunai Rp 600 ribu per bulan untuk masyarakat di luar Jabodetabek.

Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) Jokowi, yang jumlah penerimanya meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Besaran uang yang diterima tiap keluarga juga naik 25%. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari grafik Databoks di bawah ini.

Ketiga, Kartu Prakerja Pemerintah, yang insentifnya meningkat dari Rp 650 ribu menjadi Rp 3,55 juta per orang. Rinciannya, biaya pelatihan Rp 1 juta dan survei kerja Rp 150 ribu. Peserta juga mendapatkan insentif Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, setelah masa pelatihan usai.

Keempat, Kartu Sembako kepada 20 juta orang. Nilai manfaatnya naik 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Jumlah ini diberikan selama sembilan bulan. Nominal penyalurannya mencapai Rp 14 triliun.

Kelima, pemerintah mencairkan Rp 15,76 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran ini diberikan kepada anak usia sekolah enam sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penerima bantuan ini mencapai 17,9 juta orang.

Nilai bantuannya per tahun untuk setiap murid sekolah dasar (SD) sebesar Rp 450 ribu, murid sekolah menengah pertama (SMP) Rp 750 ribu, dan murid sekolah menengah atas (SMA) Rp 1 juta.

Keenam, subsidi listrik. Pemerintah memberi kelonggaran tagihan listrik untuk masyarakat miskin dan tidak mampu selama tiga bulan, mulai April. Untuk pelanggan 450 Volt Ampere (VA) tidak perlu membayar listrik pada masa tersebut. Sedangkan pelanggan 900 VA bersubsidi mendapat potongan tarif 50%.

Terakhir, Program Padat Karya Tunai, dengan total dana yang disiapkan Rp 16,9 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, programnya bisa bermacam-macam, seperti memproduksi masker, disinfektan, dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *