Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisay Rollo menyebutkan untuk mensejahterahkan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI yang dikaitkan dengan Otsus Papua yang saat ini dalam pembahasan pro kontra, harus dilakukan dengan baik, sebab Otsus dilakukan untuk kesejahteraan tanah Papua.
“Otsus untuk kedamaian tanah Papua, sehingga jika pemerintah pusat menyatakan lanjutkan, ya kita setuju untuk melanjutkan. Artinya mensejahterahkan masyarakat Papua dalam NKRI sampai mati, bukan NKRI harga mati,” jelasnya, pada paparan Fokus Grup Diskusi (FGD) dalam rangka mensejahterakan masyarakat Papua dalam Bingkai NKRI di Jayapura, Rabu (29/7).
Untuk itu harus ditanamkan prinsip uji dan coba, percaya diri dan jangan terlalu lama hidup dalam persoalan yang besar.”Terkait Otsus, harus dipelajari lebih dalam lagi tentang perdasi dan perdasus,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan NKRI adalah rumah bagi semua rakyat Indonesia, termasuk di Papua. Rumah Indonesia harus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dengan cara kerja keras bersama memikul tanggung jawab.
“Tujuan yang bisa tercapai misalnya dapat melakukan inovasi dan terobosan, Indonesia yang maju dan sejahtera dan menjadikan Papua sejahtera dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Kapolda yakin Papua berpotensi menjadi daerah maju yaitu dari sisi geografis meliputi sumber daya alam melimpah, seperti pertambangan, hutan, lautan dan keberagaman flora dan fauna,” katanya.
Terlebih dari sisi sumber daya manusia, Papua memiliki anak muda yang berbakat pada bidang olahraga, ekonomi dan lainnya.”
Afirmasi untuk putra asli Papua juga telah dilakukan, misalnya perekrutan bersama BUMN 2019 untuk putra putri terbaik Papua dan Papua Barat. Afirmasi pada penerimaan prajurit TNI untuk orang asli Papua 70 persen dan non Papua 30 persen. Hal ini juga dilakukan pada kebijakan Kapolri merekrut anak asli Papua dalam program Bintara Noken,” ujarnya.
Lanjut Kapolda, termasuk dalam era Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dilakukan pada sejumlah lokasi di Papua, termasuk pelanggaran HAM dan BBM satu Harga dan dana desa.”Upaya kedepan untuk mewujudkan untuk kesejahteraan Papua dalam NKRI adalah lebih banyak kedepankan kaum muda Papua mewujudkan Papua yang sejahtera dengan ekonomi kerakyatan yang lebih baik,” katanya.
Sumber : kumparan.com