Omnibus Law Selesai Akhir Bulan

Omnibus Law Selesai Akhir Bulan

Jakarta – Pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja untuk menjadi produk hukum yang sah berupa UU. RUU Cipta Kerja dikenal juga sebagai Omnibus Law karena aturan ini cakupannya sangat luas hingga dapat merevisi banyak Undang-Undang sekaligus.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, RUU Cipta Kerja dibuat untuk mendorong investasi masuk. Dia juga mengklaim RUU ini akan menciptakan lapangan kerja.

“Prosesnya ini kita berdoa mudah-mudah jadi akhir bulan ini atau paling lambat mungkin awal bulan depan,” kata dia dalam sambutannya di acara Dies Natalis IV Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia secara virtual.

Menurut Luhut, Omnibus Law dibuat pemerintah untuk menyederhanakan berbagai perizinan dan syarat investasi agar mudah masuk. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan tercipta.

Dia mengatakan, selama ini Indonesia kalah saing dengan Vietnam, Malaysia, dan Singapura dalam hal investasi. Padahal, Indonesia negara yang besar.

“Presiden perintahkan semua dipermudah. Masa kita enggak bisa kompetitif. Kita enggak bisa ngarang sendiri, kita happy dengan aturan tapi enggak bisa jalan, buat apa? Ketemu lah kita adjust sana-sini (dalam RUU Cipta Kerja),” terang Luhut.

Respons Luhut soal Banyaknya Kritik untuk Omnibus Law

Luhut pun menyayangkan RUU Cipta Kerja banyak dikritik orang. Luhut menilai kritikus hanya memiliki satu informasi, tapi banyak memberikan komentar panjang.

“Makanya kita harus reformasi diri kita, makannya omnibus law sangat penting. Kita harus bersaing global, enggak boleh introvert, hanya lihat ke dalam. Kita harus lihat ke luar. Saya sedihnya kadang banyak intelektual itu hanya melihat sepotong-potong, terus berikan komentar,” ucapnya.

Dibandingkan dengan kritikus, kata Luhut, pemerintah memiliki banyak informasi sebelum mengeksekusi aturan. Informasi yang dimiliki pemerintah paling lengkap karena ada data-data dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dengan lengkapnya informasi yang dimiliki pemerintah, dia mengklaim dasar keputusan yang diambil sudah benar dan terukur. Apalagi dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang turun ke bawah, itu juga menjadi dasar aturan yang dibuat pemerintah sangat tajam.

“Kami kan punya informasi yang paling lengkap. Jadi proses pengambilan keputusan enggak mungkin orang lebih baik dari kami kalau dikerjakan dengan baik. Karena data-data informasi intelijen,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, RUU Cipta Kerja banyak dikritik karena dianggap merampas hak bekerja orang. Beberapa poin penting yang disoroti adalah kontrak bekerja seumur hidup alias tidak menjadi pekerja tetap, hingga jatah cuti melahirkan dan haid dihilangkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *