suarayogyakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengakui bahwa keberadaan Undang Undang-undang omnibus Law Cipta Kerja yang kini ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan UMKM Indonesia. Hal ini disampaikan mantan…
Read More
Oleh : Sarah Faradiba Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan formula yang disusun pemerintah untuk menguatkan sektor keuangan, oleh karenanya regulasi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi investor, pengusaha, pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tak terkecuali kesejahteraan kelompok…
Read More
Suarayogyakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. “Partisipasi publik ini dilakukan melalui proses yang panjang. Seluruh konfederasi yang ada dalam representasi…
Read More
Suarayogyakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas waktu maksimal dua tahun sejak amar putusan dibacakan yakni 25 November 2021, bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Apabila dalam waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta…
Read More
Suarayogyakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan, pihaknya melakukan revisi UU Cipta Kerja dari awal lagi. Hal ini, kata dia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi atau perbaikan formil penyusunan UU Cipta Kerja. “Iya, karena uji…
Read More
Suarayogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI dalam upaya memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan omnibus law tersebut inkonstitusional bersyarat. Airlangga mengatakan dua undang-undang yang akan…
Read More
Suarayogyakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, penerbitan undang-undang baru yang bakal mengatur BUM Desa dan BUM Desa Bersama belum diperlukan. Regulasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dua undang-undang (UU)…
Read More suarayogyakarta – Pemerintah akhirnya menyerahkan naskah daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) kepada Baleg DPR RI. Revisi UU PPP ini merupakan cara untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang…
Read More
Suarayogyakarta – DPR akan segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Revisi ini untuk menyelamatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU 12/2011…
Read More
Suarayogyakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja (Ciptaker), masuk Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas 2022. Selain itu, Baleg juga akan mengubah UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). “Revisi UU…
Read More