Pemerintah memastikan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan. Hanya saja, tata kelola program tersebut bakal dievaluasi total.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan jika saat ini tengan dilakukan pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujarnya dilansir dari Antara.
Menurutnya persoalan yang terjadi di internal BGN tak akan menjadi alas an untuk menghentikan program tersebut terus berjalan. Menurutnya, program MBG ini merupakan hajat hidup orang banyak.
“Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bentuk fungsi pengendalian, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hasilnya, Dia mengklaim jika banyak SPPG yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
“Mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat,” ucapnya.
SPPG yang sudah sesuai standar, kata dia, dapat dijadikan percontohan agar praktik baik di lapangan bisa diadopsi di daerah lain dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dia memastikan ke depan pelaksanaan program ini akan diawasi dengan lebih ketat dan transparan.
Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Hal ini penting agar program tidak sekadar mengejar target kuantitas semata.
“Pengawasan ini penting karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah memprioritaskan agar distribusi makanan bergizi ini menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah terluar.
“Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T,” imbuhnya.
Dudung menegaskan posisi KSP sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh.
KSP, kata dia, hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat.
Dia berharap momentum evaluasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional yang dibiayai oleh negara.
“Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG, untuk meningkatkan kepercayaan publik,” katanya.
About Author
