Netralitas ASN Dipandang Sebagai Refleksi Atas Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas Dan Adil

Netralitas ASN Dipandang Sebagai Refleksi Atas Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas Dan Adil

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dipandang sebagai refleksi atas penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Sumber daya negara berupa birokrasi, keuangan, dan kewenangan, harus diyakinkan tidak dimanipulasi untuk kepentingan salah satu pihak.

“Implikasi ketidaknetralan ASN itu panjang, tidak hanya pada pelanggaran hukum, tapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap kualitas kejujuran dan demokrasi itu sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang harus tersedia untuk mengantisipasi ketidaknetralan ASN dalam pilkada, yakni jaminan regulasi harus kuat dan integritas ASN harus kokoh. Selain itu, integritas calon pasangan dan peran partai politik juga harus memerankan fungsi saling mengawasi dan tidak mempolitisasi ASN.

Oleh karena itu, sistem pengawasan dan penegakan hukum harus efektif. Dan yang tak kalah penting adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang netralitas ASN, harus dibangun lebih baik.

Titi juga merekomendasikan untuk memperkuat digital literasi ASN untuk mendorong ASN lebih bijaksana dalam pilkada, terutama saat bermedia sosial. Pemerintah juga harus menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melapor dengan jaminan keamanan/perlindungan hukum. Selain itu, pendidikan bagi pemilih dan sosialisasi kepemiluan terkait netralitas ASN juga harus diperkuat. “Kalau masyarakat paham, maka masyarakat bisa menjadi controller terhadap situasi ini,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *