Ma’ruf Amin Buka Dialog dengan Kelompok yang Menolak Omnibus Law

Ma’ruf Amin Buka Dialog dengan Kelompok yang Menolak Omnibus Law

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menolak omnibus law. “Omnibus law itu sendiri memang tuntutan publik untuk membenahi masalah hukum yang begitu banyak,” kata Ma’ruf di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Maret 2020.

Ma’ruf Amin mengatakan, peraturan di Indonesia sudah obesitas, tumpang tindih, dan berbelit-belit. Hal itu kerap menjadi keluhan masyarakat juga investor. Sehingga, pemerintah berencana menyederhanakan regulasi melalui omnibus law.

Terkait adanya kelompok yang menolak omnibus law, Ma’ruf meminta agar ada diskusi mengenai poin-poin apa saja yang belum disepakati. Diskusi bisa dilakukan melalui rapat dengar pendapat di DPR. “Jadi kalau yang menolak, saya kira sebaiknya bicarakan hal-hal yang sifatnya aspek-aspek mana yang masih belum ada kesepakatan.”

Menurut Ma’ruf, isi omnibus law itu sendiri perlu disinkronkan dengan keinginan masyarakat agar terbangun kesepakatan. Ia juga menepis kabar bahwa rancangan omnibus law ini akan memangkas kewenangan di daerah. “Enggak benar bahwa omnibus law akan menghilangkan otonomi daerah,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *