KPU DIY: Protokol Kesehatan Harus Jalan Agar Tak Terjadi Klaster Pilkada

KPU DIY: Protokol Kesehatan Harus Jalan Agar Tak Terjadi Klaster Pilkada

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah membuat pemerintah pusat mewaspadai adanya Klaster Pilkada.

Di DIY sendiri terdapat tiga kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada yakni Kabupaten Bantul, Sleman, serta Gunungkidul.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU telah mengatur secara rinci melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 6 tahun 2020 yang mengatur setiap tahapan harus diikuti penyelenggara maupun tiap pihak dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Terkait dengan pemutakhiran hak pemilih, verifikasi faktual. Terkait dengan kampanye, tidak hanya penyelenggara pemilu seperti kami tapi menyangkut pihak peserta pemilihan seperti paslon, tim kampanye, itu diatur dalam regulasi,” jelasnya

Hamdan menjelaskan, pihaknya sebagai penyelenggara melengkapi petugas di lapangan dengan APD lengkap mulai masker hingga face shield, membawa hand sanitizer, dan sebagainya.

Pun dengan hal prosedural lain yang tetap harus dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan.

“Ini kita minta pada peserta pemilihan untuk melakukan hal yang sama termasuk menjelang kampanye di mana ada metode kampanye yang kalau tidak sama-sama menjaga menerapkan protokol dikhawatirkan menjadi klaster penularan baru,” bebernya.

Ia menambahkan, terkait kampanye, metode yang sudah diatur di Undang-Undang tidak mungkin diubah dengan PKPU.

Namun KPU bisa mengatur metode kampanye harus mematuhi protokol kesehatan.

“Misal kegiatan tatap muka. Di Undang-Undang sudah ada, tidak mungkin dihapuskan. Mengatur jumlah maksimal yang datang saat kampanye maksimal 50, harus melihat kapasitas ruang, jaga jarak sekian meter, harus menerapkan protokol kesehatan, dan sebagainya. Banyak yang diatur. Debat publik juga diatur,” beber Hamdan.

Selanjutnya, pada pemungutan suara 9 Desember mendatang, Hamdan mengatakan KPU akan membagi jadwal kehadiran karena maksimal pemilih di tiap TPS berjumlah 500 orang.

Hal ini dilakukan agar tidak ada kerumunan.

“Jam jam sekian berapa orang, lalu di TPS ada ukur suhu. Kalau di atas 37,3 derajat celsius disendirikan di bilik khusus. Pemilih bawa masker dari rumah, seandainya tidak bawa nanti akan diberikan masker. Lalu pemilih diminta cuci tangan, petugas memberikan sarung tangan plastik, paku juga disterilkan, tinta bukan celup akan oles atau semprot  masih kami diskusikan,” urainya.

Mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, utamanya pasangan calon kepala daerah dan tim sukses serta simpatisannya, Hamdan mengatakan bahwa dalam Pasal 11 PKPU 6 tahun 2020 diatur bahwa semua pihak harus menaati protokol kesehatan.

“Nanti memang di situ sanksi didiskusikan dengan KPU dan Bawaslu. Bisa saja Bawaslu mengatur dengan peraturannya,” urainya.

Terpisah, pekan lalu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika disinggung mengenai Klaster Pilkada, Raja Keraton Yogyakarta tersebut berharap agar hal itu tidak terjadi di DIY.

“Ya semoga saja nggak terjadi. Tapi bagaimana sekarang di Pilkada itu sendiri punya kesadaran. Ada tim yang bisa menjaga, protokol kesehatan bisa dijaga. Ning opo Iyo? Aku kok ora yakin. Itu aja,” pungkasnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *