Konsep New Normal Bidang Pendidikan di DIY Diharapkan Jadi Percontohan

Konsep New Normal Bidang Pendidikan di DIY Diharapkan Jadi Percontohan

Konsep penerapan new normal bidang pendidikan di DIY diharapkan menjadi percontohan secara nasional. Harapan itu tidak lepas dari status Jogja yang dianggap sebagai kota pendidikan. Konsep yang diterapkan harus mengakomodasi sekolah swasta, utamanya dalam menerapkan protokol kesehatan.

Konsep new normal itu dibahas dalam rapat bersama melibatkan para pakar, organisasi kemasyarakatan, Pemda DIY, empat anggota DPD RI perwakilan DIY yang digelar secara virtual Jumat (12/6/2020). Dalam kesempatan itu Kepala Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Agung Harijoko mengatakan terkait new normal, pihaknya menyoroti untuk bidang pendidikan karena DIY menjadi salah satu tolok ukur praktik pendidikan yang baik di Indonesia.

“Sehingga untuk menghadapi pranatan baru [new normal] bidang pendidikan harapannya DIY menjadi percontohan,” katanya.

Jika akan menghadirkan anak didik ke sekolah, lanjutnya, maka protokol kesehatan harus diatur dengan ketat. Seperti jaga jarak yang nanti akan berdampak pada keterbatasan ruang kelas karena jumlah peserta didik saat pembelajaran berlangsung harus dikurangi. Jika menerapkan dengan sistem pararel atau sif, yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan guru memberikan pengajaran selama dua kali.

“Atau menerapkan kombinasi antara tatap muka dengan daring. Kalau daring permasalahannya tidak semua peserta didik memiliki akses internet yang memadai, sehingga perlu ada bantuan untuk siswa kurang mampu terkait fasilitas internet,” katanya.

Wakil Ketua PWNU DIY Fahmi Akbar Idris menambahkan pemerintah perlu memberikan perhatian kepada sekolah swasta dalam menerapkan protokol kesehatan saat new normal. Ia mengakui di NU, ada lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan finansial yang kuat dan ada yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. “Kami berharap bisa dilibatkan dalam menyusun konsepnya agar dalam penerapan di sekolah atau pesantren kami tidak mengalami hambatan,” ujarnya.

Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud sepakat bahwa sekolah swasta harus diperhatikan. Pihaknya banyak mendapatkan laporan saat ini sekolah swasta sudah mengalami kesulitan finansial bahkan berpotensi bangkrut jika pandemi ini terus terjadi. Karena mereka mengandalkan pembayaran dari kemampuan masyarakat dalam hal ini orangtua siswa.

“Sangat berbeda dengan sekolah negeri, meski pun belajar dari rumah, anggarannya tidak dikurangi, gurunya gajinya utuh. Sehingga sekolah swasta ini harus diperhatikan,” ucapnya.

Anggota Komite I DPD RI GKR Hemas mendorong adanya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi antarinstansi terkait di wilayah DIY dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19. Pihaknya juga sepakat adanya sinergi antara organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah dalam menyusun persiapan tatanan kehidupan baru.

“Kami juga mendukung perumusan istilah baru untuk new normal dengan menyesuaikan karakteristik warga DIY,” ujarnya

Sumber : https://jogjapolitan.harianjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *