Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan terus melakukan terobosan melalui Program Padat Karya Tunai yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 dan menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan.
“Kami ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, tapi juga kami ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di perdesaan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalu video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4).
Rapat yang dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin khusus membahas tentang Percepatan Program Padat karya Tunai.
Presiden Jokowi mengatakan, untuk menjaga daya beli masyarakat di perdesaan, pemerintah melakukan dua cara yang nantinya akan bergerak simultan. Pertama, penyaluran program perlindungan sosial. Kedua, mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di perdesaan.
Ia juga telah memerintahkan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperbanyak program yang sifatnya padat karya tunai.
“Ini adalah keadaan tidak normal dan masyarakat berada pada posisi sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai menjadi kewajiban semua kementerian/lembaga dan daerah,” katanya.
Menurut Kepala Negara, kalau biasanya kementeria/lembaga dan daerah mungkin hanya membuat 10 program padat karya tunai, sekarang dalam situasi yang tidak normal harus membuat 50 program.
“Paling tidak lima kali. Kalau hanya normal-normal saja, tidak ada tendangannya,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki program-program yang dapat dikaitkan dengan padat karya tunai.
“Saya melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai di Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, KKP, LHK, dan BUMN. Saya kira bisa dipadatkaryakan,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, Kementerian Desa juga dapat melakukan secara masif program padat karya tunai dalam kerangka skema dana desa.
“Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak, dan yang kedua program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat,” papar dia.
Presiden Jokowi mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pada akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru sekitar 32%, yaitu hanya pada posisi Rp 9,3 triliun dari pagu tahap pertama sebesar Rp 28 triliun.
“Artinya, dari total Rp 72 triliun baru 13%, masih kecil sekali. Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Dan, ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, dan setengah menganggur,” katanya.
Selain itu, kata Presiden Jokowi, upah pekerja yang terlibat dalam program padat karya diberikan setiap hari.
“Kalau tidak bisa, ya satu minggu,” ujar Presiden.
About Author
