Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DIY, GKR Hemas meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mampu melakukan pengawasan secara ketat terhadap netralitas ASN.
“Hampir di semua provinsi keterlibatan ASN (dalam pilkada) sangat luar biasa dan ini menjadi tugas Bawaslu,” kata GKR Hemas saat melakukan kunjungan kerja di Jembatan Gantung Tegaldowo, Bantul, Jumat (13/11/2020).
Pada pelaksanaan pilkada, kata Hemas, money politics sudah mulai berkurang. Politik bagi-bagi uang ini hanya dilakukan calon yang cukup kaya dan berduit. Masyarakat juga semakin cerdas dan tidak mudah menerima pemberian untuk memilih pasangan calon.
Justru saat ini yang muncul keterlibatan ASN daerah yang ikut bermain dalam politik lokal. Mereka ikut mendukung salah satu pasangan calon dan mengampanyekan meski tidak terang-terangan.
“Harus ada ketegasan dari Bawaslu, KPU juga harus memberi masukan kepada Bawaslu,” katanya.
Permaisuri Keraton Yogyakarta ini, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Mereka harus memilih dengan hati, melihat visi dan misi ataupun program yang ditawarkan.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul, Nur Kholis mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, money politics menjadi tantangan yang cukup menggiurkan. Masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi sehingga hak pilihnya rentan tergadaikan.
Karang Taruna terus melakukan upaya edukasi kepada warga, agar hak suaranya tidak terjual dengan uang recehan. Memilih bupati dan wakil bupati, menjadi taruhan masa depann Bantul di masa mendatang.
“Money politics itu bibit tindak korupsi. Pemimpin yang menggunakan money politics pasti akan mencari agar uangnya kembali,” katanya.
Seluruh kader karang taruna sudah, menjalin dengan kader PKK, Posyandu dan gerakan pemuda untuk memerangi money politics. Mereka siap ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi.
About Author
