Suara Yogyakarta – Aparat birokrasi diiumbau tak ikut berpolitik pada kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal itu, dinilai bisa membuat pemerintahan menjadi seperti bebek lumpuh jika ikut berpolitik. “Itu ketentuan perundang-undangan (birokrasi harus netral). Oleh karena itu, aturan harus ditegakan dengan…
Read MoreTag: Netralitas ASN
Kemenag : ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang, Termasuk FPI
Suarayogyakarta.com – Kementerian Agama ( Kemenag) mengeluarkan surat yang melarang para aparatur sipil negara ( ASN) di lingkungan Kemenag bergabung dengan organisasi yang dilarang pemerintah. Surat itu tersebut dikeluarkan guna mencegah paham ekstremisme berkembang di kalangan Kemenag. Hal tersebut tertuang dalam Surat…
Read More
PNS Kini Dilarang Berhubungan dengan Eks FPI dan HTI
Suarayogyakarta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang, termasuk Front Pembela Islam atau FPI. Perintah ini disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri PANRB…
Read More
Menpan RB: ASN harus netral karena perannya sebagai pemersatu bangsa
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus netral karena peran ASN menurut Undang-Undang adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. “Konstruksi netralitas aparatur sipil negara yang dibangun dalam peraturan perundang-undangan adalah…
Read More
Harapan Korpri soal Netralitas ASN di Pilkada
Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh berharap aparatur sipil negara (ASN) tidak dibawa-bawa dalam politik praktis di Pilkada. Zudan mengatakan ada beberapa kondisi membuat ASN tidak bisa menghindar dari konfigurasi politik lokal karena pasangan…
Read More
Harapan Korpri soal Netralitas ASN di Pilkada
Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh berharap aparatur sipil negara (ASN) tidak dibawa-bawa dalam politik praktis di Pilkada. Zudan mengatakan ada beberapa kondisi membuat ASN tidak bisa menghindar dari konfigurasi politik lokal karena pasangan…
Read More
GKR Hemas: ASN Wajib Netral Dalam Pilkada
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DIY, GKR Hemas meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mampu melakukan pengawasan secara ketat terhadap netralitas ASN. “Hampir…
Read More
4 Langkah BKN Mencegah dan Menindak Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan, ada empat langkah BKN dalam pencegahan dan penindakan atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhelatan Pilkada 2020 mendatang. Empat langkah tersebut meliputi: 1. Peringatan dini khususnya jelang perhelatan Pilkada 2020. 2. Pemblokiran data ASN yang…
Read More
Pilkada 2020, ASN Diminta Netral dan Bersiap Ada Hukuman
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) menggelar webinar Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah pada Kamis, (22/10/2020), di Kantor Kemendagri, Jakarta. Webinar yang diikuti oleh Kepala Biro Hukum/ Pemerintahan Provinsi dan Kepala Bagian Hukum/Pemerintahan Kabupaten/Kota…
Read More
Waspadai Kerawanan Pilkada, Bawaslu Lakukan Pengawasan Netralitas ASN
Bawaslu RI sampaikan penjelasan untuk melakukan pengawasan, terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai merupakan kerawanan yang dipetakan Badan Pengawas Pimilu (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pemilu. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI, Mochammad Afifudin…
Read More