Suara Yogyakarta – Aparat birokrasi diiumbau tak ikut berpolitik pada kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal itu, dinilai bisa membuat pemerintahan menjadi seperti bebek lumpuh jika ikut berpolitik.
“Itu ketentuan perundang-undangan (birokrasi harus netral). Oleh karena itu, aturan harus ditegakan dengan baik, siapapun yang tidak netral harus disanksi bahkan harus dipecat agar tidak menjadi bebek lumpuh dalam konteks persoalan persaiangan dalam Pilpres,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin di Jakarta.
Ia menilai, kendati memiliki aturan secara ketat agar tidak memihak, fakta di lapangan mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia adalah birokrasi politik.
“Birokrasi yang memihak satu sama lain kepada jagonya masing-masing, di belakang layar,” ujarnya.
Di dalam aturan tertentu, birokrasi tidak boleh memihak, harus netral. Namun di saat yang sama, birokrasi bermain di belakang layar dengan dukung-mendukung pihak tertentu.
Menurutnya, ini problematika dalam konteks bernegara saat ini. Sebab, dari dulu tidak pernah bisa menuntaskan persoalan netralitas birokrasi.
“Apakah birokrasi akan mendukung kapada pihak yang menang, ya pasti. Di mana-mana birokrasi itu akan mendukung pihak yang menang. Saya melihatnya, hari ini pasti masih akan tunduk pada Presiden sampai Oktober, paska peralihan nanti, transisi ketika Presiden baru dipilih pasti akan mendukung Presiden yang terpilih,” katanya.
Sebab, kata Ujang, birokrasi di Indonesia tergantung siapa bosnya, siapa Presidennya.
“Artinya, sebenarnya tidak ada masa jeda karena Jokowi tidak bertanding lagi dan tidak mengambil cuti juga. Jadi, saya melihatnya, memang tantangannya adalah birokrasi akan bermain masing-masing, tidak ikut kepada Jokowi lagi karena mereka tahu bahwa Jokowi tidak akan menjadi Presiden lagi,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ujang mengatakan Istana bisa mengantisipasinya dengan membuat regulasi atau aturan yang tegas dan jelas, serta harus memberi sanksi tegas.
“Bila perlu memecat birokrasi yang tidak netral. Sebab, aturannya sudah sangat jelas bahwa birokrasi tidak boleh memihak, tidak boleh mendukung pihak tertentu. Namun, fakta di lapangan, di belakang layar mereka mendukung, memihak sana-sini,” katanya.
Oleh karena itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan sanksi tegas.
“Saya melihat ini, kan demokrasi Pemilu, katakanlah jalanya demokrasi dalam Pemilu, pesta demokrasi Pilpres atau Pileg, kalau tidak selaras dengan penegakan hukum atau tidak pararel dengan penegakan hukum yang tegas yang memang adil, tidak memihak, maka sama saja demokrasi itu akan hampa, kosong,” ucapnya.
Ia mengatakan demokrasi hanya akan jadi mainan jika regulasi atau aturannya tidak dipertegas.
“Oleh karena itu, kalau kita memang ingin membangun demokrasi yang sehat, kuat, bermartabat agar Pilpres berjalan dengan baik, maka apapun birokrasi yang melangggar, tidak memenuhi ketentuan UU harus diberi sanksi. Itu yang paling penting dilakukan pemerintah,” ucapnya.
About Author
