Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis 5 Agustus 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator ketahanan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
Kemajuan juga terlihat pada indikator kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS yang dirilis pada 5 Agustus 2026, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 920 ribu orang menjadi 22,93 juta jiwa. Di sektor ketenagakerjaan, BPS pada 5 Mei 2026 melaporkan jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan Februari 2025. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 4,76 persen menjadi 4,68 persen.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Prabowo-Gibran memperluas investasi pembangunan sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan peningkatan fasilitas pendidikan. Dalam forum evaluasi dua tahun pemerintahan di Jakarta pada 8 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026. Program CKG juga tercatat menjangkau 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Menurut Suahasil, penggunaan APBN diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia, produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 15 Oktober 2026 melaporkan program revitalisasi tahun 2026 mencakup 35.769 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran Rp26 triliun. Sebanyak 4.374 sekolah telah menyelesaikan pembangunan hingga Oktober 2026, sementara sekolah lainnya masih dalam proses. Direktur Jenderal Gogot Suharwoto pada 14 Oktober 2026 menekankan bahwa ruang kelas yang aman dan nyaman merupakan prasyarat pembelajaran efektif. Program tersebut menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Berbagai capaian ini menjadi landasan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan sekaligus memperbaiki kekurangan pelaksanaan kebijakan. Tantangan pemerataan kesejahteraan, kualitas pekerjaan, pengendalian harga, dan efektivitas anggaran masih memerlukan perhatian. Dengan evaluasi yang terbuka, pengawasan publik, dan perbaikan berkelanjutan, manfaat pembangunan diharapkan semakin luas dirasakan masyarakat Indonesia.
About Author
