Cara Mahfud MD dkk Meredam Penolakan RUU HIP: Ganti RUU BPIP

Cara Mahfud MD dkk Meredam Penolakan RUU HIP: Ganti RUU BPIP

Pada akhir masa sidang ketiga, DPR RI menggantung nasib rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Tidak didepak, tapi juga tidak disahkan. DPR berjanji mengakhiri ketidakpastian RUU HIP di masa sidang keempat mulai Agustus bulan depan.
DPR RI menunda pengesahan RUU HIP setelah para menteri ‘geruduk’ anggota legislatif menjelang sidang paripurna. Bukan menteri biasa, Jokowi mengutus menteri koordinator politik, hukum dan HAM, Mahfud MD. Empat menteri lainnya, Pratikno, Tjahjo Kumolo, Tito Karnavian hingga Prabowo Subianto.

Nama terakhir merupakan bekas seteru Jokowi yang mengendalikan 78 kursi (13,5 persen) suara DPR RI. Kehadiran Prabowo terbukti berkontribusi, karena sebelum rapat digelar, pimpinan DPR dari Gerindra menggaransi tak ada pengesahan RUU HIP.

Kehadiran Mahfud MD membawa misi khusus dari Jokowi. Bukan hanya menghasilkan penundaan, melainkan lolosnya usulan penggantian RUU HIP dengan RUU Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Selama ini BPIP telah menjadi lembaga selevel kementerian di bawah payung peraturan presiden. Dengan UU, BPIP akan lebih kuat.

Mahfud berujar surat dari Jokowi berisi permintaan pembahasan RUU BPIP sekaligus rancangan undang-undangnya terdiri atas 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP, dalam RUU BPIP sudah termuat TAP MPRS berisi pelarangan komunisme, marxisme dan leninisme sebagai konsideran. Pasal kontroversial di antaranya berkaitan penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila juga hilang. RUU baru berkutat pada kelembagaan BPIP.

Sehari sebelum ke DPR RI, Mahfud sudah memastikan pokok perkara penolakan RUU HIP tak akan terulang di RUU BPIP, karena isinya mengakomodir dari penentang. Ini berarti kekhawatiran kelompok penolak dari kalangan islamisme tereduksi, karena dengan jelas, ideologi Pancasila diutamakan dalam RUU BPIP.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, putri Megawati, ketua umum PDIP sekaligus ketua pengarah BPIP, menerima usulan pemerintah kendati secara normatif menyebut pembahasan harus mengikuti norma. Tak bisa secepat kilat seperti ketika membahas RUU KPK atau RUU Omnibus Law. Paling tidak, rancangan aturan akan dibahas Agustus mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *