Aspirasi terkait evaluasi Otsus Papua harus disampaikan secara damai

Aspirasi terkait evaluasi Otsus Papua harus disampaikan secara damai

Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib meminta masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana evaluasi Otonomi Khusus Papua secara damai dan tanpa kekerasan. Murib menyatakan seluruh aspirasi itu akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Hal itu dinyatakan Timotius Murib usai mengikuti rapat koordinasi Gubernur, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, MRP, serta anggota DPR RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Papua dan Papua Barat yang berlangsung di Kota Jayapura

Murib mengatakan MRP berencana menggelar forum dengan melibatkan perwakilan berbagai organisasi dan lembaga untuk memberikan masukan terkait evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Menurutnya, pelaksanaan Otsus Papua selama 19 tahun pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Hal itulah yang perlu dievaluasi, dan hasil evaluasi itu disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kami ingin aspirasi disampaikan secara santun, berwibawa, ilmiah, yang tentunya di dukung dengan data. Intinya, MRP, DPR Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua menginginkan adanya evaluasi, dengan harapan perubahan yang dikehendaki masyarakat Papua [akan terlaksana] lebih baik dari hari ini, ” ujar Murib.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Sulaeman L Hamzah menyatakan aspirasi terkait Otsus yang disampaikan generasi milenial dan kelompok masyarakat tertentu harus diluruskan. Menurutnya, tidak ada istilah Otsus Jilid I dan Otsus Jilid II dalam proses evaluasi Otsus Papua. “Otsus itu tidak berakhir, yang ada adalah melakukan revisi sesuai dengan situasi perkembangan saat ini, ” kata Sulaeman.

Ia mencontohkan, saat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) diundangkan, belum ada Provinsi Papua Barat. Perkembangan pembekaran Provinsi Papua menjadi daerah otonom baru menjadi salah satu bagian dari revisi UU Otsus Papua.

“Jadi, judulnya harus diubah menjadi ‘Undang-undang Otsus di Tanah Papua’. Jadi berapapun provinsi yang ada di Papua, undang-undangnya satu. Ini yang harus diluruskan,” ujar Sulaeman.

Sulaeman juga membantah anggapan yang menilai Otsus Papua gagal. “Kalau mau bilang [Otsus Papua] tidak berhasil sama sekali, tidak juga, dan [itu] harus diakui. Saya hanya meminta seluruh masyarakat Papua bersabar, sebab saat ini sedang dilakukan evaluasi, dan disusun oleh tim. [Jika] masih ada aspirasi yang ingin disampaikan, silahkan, asal dengan cara yang bersahabat dan demokratis, ” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *