WAKIL Presiden Ma’ruf Amin melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Matlha’ul Anwar dalam upaya menangkal radikalisme. Matlha’ul Anwar merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah berbasis di Pandeglang, Banten.
Seusai pertemuan dengan Wapres, Ketua Majelis Amanah Pengurus Besar Matlha’ul Anwar (PBMA) Irsjad Juwaeli mengatakan pihaknya ingin membantu pemerintah mengurangi dan menghilangkan radikalisme, terutama di kalangan jemaah PBMA, meskipun tidak ada ormas yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berpaham radikal termasuk PBMA.
Hampir semua ormas yang ada di lingkungan kita, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PBMA kelihatan tidak ada yang berpikir radikal tapi yang di luar konteks itu yang perlu kita dakwahi,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Ia menyatakan Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari ormas Islam, PBMA, imbuhnya, terus bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat, terutama ormas dan masyarakat nonmuslim untuk membangun toleransi.
“Toleransi yang luas untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara tidak bisa dibangun kita saja, tetapi oleh seluruh masyarakat. Kita sudah ada kebinekaan, kesatuan NKRI yang perlu kita junjung tinggi setiap saat.
Ia menjelaskan, radikalisme muncul karena pemahaman yang kurang jelas mengenai ajaran Islam. Ketidakpaham-an itu kemudian disampaikan secara terbuka sehingga terjadi benturan-benturan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, imbuhnya, PBMA ingin memberikan pemahaman dakwah yang benar melalui khotbah di masjid-masjid dan majelis taklim.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBMA Ahmad Sadali Karim mengatakan Pancasila sudah menjadi pemberian. PBMA, kata dia, mendukung ide Wapres untuk mengembangkan usaha kecil dan menegah (UKM) di daerah supaya ekonomi umat bisa meningkat.
“Ini juga menekan radikalisme. Juga beliau (Wapres) mengatakan agar kita semua menjaga toleransi bersama umat lain demi keutuhan bangsa.