Stafsus Presiden Bidang Hukum Tegaskan Dewan Pengawas Perkuat KPK: Kami Mau Kinerja Lebih Baik

Stafsus Presiden Bidang Hukum Tegaskan Dewan Pengawas Perkuat KPK: Kami Mau Kinerja Lebih Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menunjuk lima nama sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan tersebut diatur dalam UU KPK Hasil Revisi. Namun kebijakan Jokowi itu menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan.

Menanggapi kritikan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono buka suara.

Ia menegaskan Dewan Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi KPK.

Dini menambahkan, tidak ada lembaga yang memiliki kencenderungan korupsi (absolute power) yang tidak bisa diawasi.

“Kami tahu, kekuasan absolute itu pasti akan berkecenderungan korupsi,” tegas Dini yang dikutip dari tayangan TV nasional.

“Jadi, sebetulnya yang ingin kami perbaiki, kami sempurnakan untuk sistem KPK ke depan,” tambahnya.

Izin Penggeledahan

Dini juga buka suara terkait izin atau tidak diizinkannya dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan kepada KPK.

“Dari sisi prosedur penggeledahan, penyadapan, penyitaan diberi waktu maksimum, satu kali 24 jam,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan, kerja Dewan Pengawas nantinya bukan diizinkan berlama-lama.

Dini menerangkan apabila ada alasan yang valid, Dewan Pengawas juga tidak boleh menahan.

“Yang kami mau, bagaimana kerja KPK ke depan lebih baik. KPK diperkuat, makanya Pak Jokowi selalu mengatakan, KPK diperkuat dengan sistem check and balances,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *