Pemerintah bakal mempercepat penyaluran kartu pra kerja sebagai salah satu cara untuk mengurangi dampak virus korona terhadap ekonomi negara. Kartu pra kerja ini semula direncanakan akan dimulai pada pertengahan tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan realisasi kartu pra kerja ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Di mana Presiden Jokowi menginginkan agar kartu pra kerja di Maret 2020.
Nantinya, dengan kartu tersebut, para pencari kerja bakal mendapatkan pelatihan vokasi (skilling dan reskilling). Adapun anggaran untuk kartu pra kerja mencapai Rp10 triliun untuk 2 juta penerima.
“Ini berbagai upaya yang kita lakukan, di Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) ada kartu pra kerja. Ada Rp 10 triliun untuk 2 juta potensi penerima yang akan mendapat kartu pra kerja untuk siap melakukan vocational training. Tadinya implementasi di pertengahan tahun, Presiden sudah menyampakan akan dilakukan di Maret.
Pada tahap awal, akan ada 500.000 calon pekerja yang menerima manfaat dari kartu pra kerja di tahap pertama. Adapun anggaran yang digelontorkan di tahap pertama adalah sebesar Rp2 triliun.
“Kita harap ada supplynya training-training di tourism dan lain-lain, karena dia dispent maka akan memberikan juga berbagai macam stimulus. Paling tidak membuat mindset masyarakat bahwa ada kegiatan perekonomian.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dengan kartu pra kerja diharapkan bisa mendongkrak perekonomian. Apalagi saat ini perekonomian global maupun dalam negeri sedang terkena infeksi dari virus Korona.
Selain mempercepat penyaluran kartu pra kerja, pemerintah juga menyiapkan insentif sebesar Rp443,9 miliar. Insentif ini diperuntukkan untuk memberikan diskon 50% tiket pesawat untuk tiket penerbangan murah alias Low Cost Carrier (LCC) hingga full service.
Selain itu juga mengucurkan insentif sebesar Rp298,5 miliar untuk maskapai dan agen perjalanan yang menarik wisatawan asing di luar China, juga mengguyur pemerintah daerah sebesar Rp 3,3 triliun dari dana cadangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Hal itu dilakukan lantaran pemerintah daerah diminta untuk tidak menarik pajak hotel dan restoran dalam enam bulan ke depan.
Dan pemerintah siap dengan instrumen dalam rangka mendorong perekonomian di kuartal I yang sangat terpengaruh virus corona.
