Sandiaga Uno: Reformasi Birokrasi dan Konsep Omnibus Law Sudah Tepat

Sandiaga Uno: Reformasi Birokrasi dan Konsep Omnibus Law Sudah Tepat

JAKARTA – Usaha pemerintah mereformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi melalui konsep Omnibus Law, diyakini Sandiaga Uno-sebagai pengusaha-mampu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan pelambatan ekonomi global.

Sebagaimana diketahui, perlambatan ekonomi dunia masih menjadi perhatian pelaku usaha. Apalagi Ekonom Bank Dunia menilai perlambatan ekonomi global semakin meluas dan terus berdampak terhadap banyak negara.

Sejak Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari semula 2,9 persen menjadi 2,6 persen, beberapa negara mulai menyiapkan rangkaian kebijakan untuk mencegah dampak perlambatan tersebut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian di negaranya, tidak terkecuali Indonesia.

Wajar sebab perlambatan ekonomi global di khawatirkan akan berimbas pada lesunya permintaan ekspor dan investasi Indonesia sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 5,3 persen yang bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada sektor konsumsi.

Kendati posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup menggembirakan, fakta tersebut tetap menjadi tantangan bagi pemerintah.

Oleh karena itu, kata Sandiaga, optimisme mencapai target pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh langkah-langkah strategis, penting bagi pemerintah untuk mengukur potensi pertumbuhan ekonomi.

“Konsep omnibus law di harapkan mampu mendorong realisasi percepatan investasi. Dengan investasi yang kondusif maka dapat menggerakkan dunia usaha yang secara tidak langsung mampu mendongkrak perekonomian bangsa”, jelasnya.

Sandiaga Uno juga menyakini bahwa percepatan transformasi ekonomi dari pusat produksi ke distribusi akan menggairahkan pelaku usaha kecil menengah.

“Sehingga iklim dunia usaha semakin kondusif dan hal ini akan merangsang pelaku usaha untuk lebih berkembang,” sambungnya lagi

Sementara itu, terkait defisit neraca perdagangan, Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini menilai, upaya pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui omnibus law akan berdampak untuk mengurangi defisit tersebut.

Salah satunya potensi pertumbuhan nilai ekspor produk UKM, yang saat ini hanya 14,5 persen diyakininya akan meningkat menjadi 30 persen pada 2024.

Sebagai catatan, saat ini omnibus law tengah bergulir, apabila disetujui DPR maka aturan ini merevisi banyak UU.

Terdapat tiga omnibus law yang akan diajukan secara bertahap. Pertama, omnibus law tentang cipta lapangan kerja. Kedua, omnibus law tentang perpajakan dan berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *