RUU BPIP Dibutuhkan untuk Mengatur Lembaga

RUU BPIP Dibutuhkan untuk Mengatur Lembaga

Sebagai sebuah badan yang dibentuk untuk membumikan Pancasila di tengah masyarakat, RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), menurut para tokoh akademisi dan masyarakat Bali, diperlukan untuk dibahas dan disahkan sebagai undang-undang.

Seperti yang terlihat dalam diskusi online yang diselenggarakan Yayasan Amin Balo, Bali yang mengambil tema “Menakar Urgensi RUU BPIP Sebagai Landasan Hukum” yang digelar, Selasa (25/8) melalui zoom meeting.

Hadir sebagai narasumber, akademisi Universitas Udayana Dr. I Dewa Gede Palguna, Ketua Umum FKUB Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.M.Ed

Dr. Palguna menyampaikan, RUU BPIP hadir sangat bersifat urgen untuk mengatur BPIP dalam menjalankan fungsinya membumikan Pancasila “RUU BPIP urgent dan diperlukan bangsa Indonesia dalam membumikan Pancasila,” paparnya .

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga menegaskan, hadirnya RUU BPIP tidak untuk menafsirkan Ideologi Pancasila itu sendiri, tetapi menegaskan posisi BPIP dalam melaksanakan fungsinya.

“Banyak yang salah dipahami selama ini. RUU ini ditakutkan menjadikan tafsir tunggal Pancasila, tidak seperti itu. RUU ini untuk mengatur BPIP, badannya, bukan ideologi Pancasila,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof. Sukadi menekankan, harus ada batasan yang jelas dalam RUU tersebut tentang fungsi BPIP. “Jika memang disahkan sebagai UU, maka batasan dari fungsi atau kewenangan BPIP harus jelas. Harus ada batasnya. Jangan sampai menjadi tafsir tunggal,” ungkapnya.

Menurut guru besar Undiksha ini, UU BPIP itu diperlukan dalam konteks membumikan kembali Pancasila. Apalagi saat ini gerakan radikal masih masuk dalam berbagai lini. “Memang ini penting untuk menangkal gerakan radikal yang sudah masuk ke kampus, lembaga politik dan lainnya,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menerangkan, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, diperlukan ideologi pemersatu yang disepakati oleh semua pihak. “Kita ini paling majemuk, dari Sabang sampai Merauke.  Tidak mungkin kita bersatu dengan satu budaya atau satu agama saja. Maka Pancasila ini merupakan titik temu bagi kita,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *