Redam Paham Komunis Hingga Khilafah, RUU BPIP Dinilai Relevan Disahkan

Redam Paham Komunis Hingga Khilafah, RUU BPIP Dinilai Relevan Disahkan

Paham komunisme, liberalisme dan khilafah dinilai mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara. Kerena itu, Rancangan Undang-undang Badan Pembindaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dinilai sangat urgen untuk segera disahkan menjadi Undang-undang.

Hal ini terungkap dalam diskusi online yang diselenggarakan Yayasan Amin Balo, singaraja Bali dengan tema “Menakar Urgensi RUU BPIP Sebagai Landasan Hukum” yang digelar secara virtual selasa, (25/8/2020).
Akademisi Universitas Udayanya juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palaguna, Ketua Umum Asosiasi FKUB Nasional Ida Panglinglingsir Agung Putra Sukahet dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha juga Ketua Umum DPD Gerakan Pembumian Pancasila Provinsi Bali, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd,. M. Ed.
Dialog online ini dipandu mantan Ketua KPU Bali Aa Gede Oka Wisnumurti, Dr. Palaguna yang diberi kesempatan pertama memaparkan fungsinya membumikan Pancasila di tanah air.
“RUU BPIP urgen dan diperlukan bangsa Indonesia dalam membumikan Pancasila sebagai ideologi,” paparnya.
Hakim MK yang sempat menangani sengketa pilpres tahun 2019 ini juga menegaskan hadirnya RUU BPIP tidak untuk menafsirkan ideologi Pancasila itu sendiri, tetapi lebih pada posisi BPIP dalam melaksanakan fungsinya.
“Banyak yang salah dipahami selama ini, RUU ini ditakutkan menjadikan tafsir tunggal Pancasil, tidak seperti itu, RUU ini untuk mengatur BPIP bedanya bukan ideologi Pancasila,” tegasnya.
Untuk itulah kata dia, mumpung belum disahkan menjadi UU, maka ada waktu untuk membedah naskah akademik dari RUU ini agar hasilnya tidak cacat.
Prof. Sukadi yang diberi kesempatan berikutnya, menekankan harus ada batasan yang jelas dalam RUU tersebut tentang fungsi BPIP.
“Nantinya jika memang disahkan sebagai UU maka batasan dari fungsi atau kewenangan BPIP harus jelas, harus ada batasannya, jangan sampai menjadi tafsir tungal,” ungkapnya.
Menurut guru besar Undiksha ini, UU BPIP itu diperlukan dalam konteks membumikan kembali Pancasila, apalagi saat ini gerakan radikal yang sudah masuk ke berbagai lini.
“Memang in ini penting untuk bagaiamana menangkal gerakan radikalisme yang sudah masuk ke kampus, lembaga politik dan lainnya,” tukasnya.
RUU BPIP lanjutnya, merupakan badan pembinaan Pendidikan dan latihan pemberi rekomendasi bukan mengarahkan, menilai kerja, apalagi mengadili kebijakan lemabaga-lembaga atau badan negara lainnya.
Sementara itu sesi terakhir Ida Panglingsir Putra Sukahet menerangkan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, diperlukan ideologi pemersatu yang disepakati oleh semua pihak.
“Kita ini paling majemuk dari sabang sampai merauke tidak mungkin kita bersatu dengan satu budaya atau satu agama saja, maka Pancasila ini merupakan titik temu bagi kita,” ungkapnya.
Sebab itulah pihaknya sepakat Pancasila ini harus dibumikan untuk mengakal gerakan yang berbeda haluan dengan dasar negara.
Dalam dialog online ini juga dibagikan doorprize berupa buku karya Dr. Dewa Palguna berjudul Walfare State Vs Globalisasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *