Publik meyakini tidak ada pasal kontroversial di RUU BPIP

Publik meyakini tidak ada pasal kontroversial di RUU BPIP

Suarayogyakarta – Rancangan Undang-undang Badan Pembina Ideologi Pancasila (RUU BPIP) merupakan payung hukum agar penanaman Pancasila dapat diperkuat. Publik pun meyakini tidak ada pasal kontroversial di RUU BPIP.

Produk undang-undang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar untuk memperkuat pembinaan dan sosialisasi Pancasila. Meski demikian para perumus undang-undang juga perlu mempertimbangkan secara saksama isi UU agar tidak bermasalah di kemudian hari sehingga digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Karyono Wibowo selaku Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU) BPIP yang diajukan pemerintah saat ini tetap berpeluang untuk diajukan meski sangat lemah dapat dikabulkan MK.

Oleh sebab itu, menurutnya untuk meminimalisasi resistensi masyarakat perlu keterbukaan publik. Dia-pun menyarankan perlu keterbukaan publik. Dia juga menyarankan agar draf RUU ini dibuka kepada publik agar masyarakat mengetahui isi dari RUU BPIP dan dapat memberikan masukan untuk RUU tersebut sekaligus menghilangkan kecurigaan yang sebetulnya tidak perlu terjadi.

Hal lain yang menurut Karyono perlu diperhatikan adalah persoalan dinamika politik di parlemen saat proses pembuatan RUU BPIP. Terlebih, RUU BPIP ini sudah mengakomodasi dan menyerap aspirasi masyarakat.

Saat ini tinggal bagaimana mengantisipasi proses politik yang ada di DPR. Timbul pertanyaan, jika RUU BPIP sudah mengakomodasi aspirasi rakyat, lantas apalagi yang perlu diperdebatkan?

Meski demikian, Karyono juga menyadari bahwa pembentukan suatu RUU agar menjadi UU merupakan sebuah proses politik sehingga dinamika dalam pembahasan RUU di parlemen tidak dapat dihindari.

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah adanya kesan inkonsistensi fraksi di DPR atas yang mereka sampaikan di forum rapat resmi yang sering kali berbeda dalam hasil akhir. Hal ini juga dipengaruhi oleh kritik dari masyarakat yang mendorong sikap partai menjadi inkonsisten.

Kita perlu memahami bahwa penyusunan RUU BPIP juga harus ditujukan demi terwujudnya sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan riset dan inovasi nasional sebagai landasan penyusunan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang, termasuk pusat dan daerah yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Jamal Wiwoho yang merupakan Rektor UNS, menilai, RUU BPIP diharapkan bukan mengatur penafsiran nilai dasar filsafat Pancasila dalam norma UU. Sebab, menurut dia Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam UU, melainkan ada di UUD 45.

Ia juga menilai, bahwa RUU ini juga harus ditujukan bagi terwujudnya sistem politik, demokrasi, hukum nasional dan politik luar negeri yang bebas aktif dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu sistem hukum berbasis Pancasila sudah semestinya dikukuhkan agar ideologi ini tidak terpengaruh dari konflik pemikiran liberalisme dan marxisme serta pengaruh kolonialisme yang antinasionalisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *