Presiden Joko Widodo menjawab berbagai isu yang mencuat terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur
Soal keluhan masyarakat adat di Kaltim yang mengatakan tidak diajak konsultasi soal pembangunan ibu kota baru. Jokowi membantah hal itu. Ia mengatakan sudah mengetuk pintu para tokoh adat di Kaltim.
“Kalau undang-undangnya sudah selesai, saya akan bicara banyak lagi dengan masyarakat adat di sana, dengan masyarakat asli yang ada di sana, dengan masyarakat yang ada di Kaltim, dengan tokoh-tokohnya,” katanya.
Jokowi juga menyatakan keinginannya mendapat masukan dari tokoh-tokoh adat Kaltim. “Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena apapun ini adalah sebuah gagasan besar, perpindahan besar, yang akan membawa kita ke sebuah visi besar Indonesia Maju di 2045,” paparnya.
Seluruh masyarakat Kaltim, baik masyarakat adat maupun pendatang, diharapkan mendapat manfaat ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. “Saya sudah sampaikan ke tokoh-tokoh Kaltim bahwa mereka akan kita libatkan dalam pembangunan,” kata Jokowi.
Terkait kritik dari aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa pembangunan di ibu kota baru akan menimbulkan dampak lingkungan, Jokowi mengatakan, konsep Rimba Nusa yang dipilih sebagai desain ibu kota baru justru akan melindungi dan memperbaiki hutan di lokasi ibu kota baru tersebut.
“Di ibu kota baru itu adalah hutan produksi, bukan hutan alam atau tropical land forest, bukan. Dari 256.000 ha yang kita siapkan, nanti hanya dipakai 56.000 ha. Mulai sekarang ini hanya [dipakai] 5.000 ha. Artinya, justru banyak lahan yang ingin kita perbaiki dan kita hijaukan,” terang Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, akan memperbaiki lingkungan di lokasi tersebut. Kondisi hutan di sana sudah rusak. Yang pertama kali dibangun pemerintah adalah nursery, kebun bibit. Hutan mangrove juga akan dilindungi.
“Karena memang konsep ibu kota ini adalah konsep Rimba Nusa. Konsep very green city, smart city, compact city, dan zero emission,” kata Jokowi.
About Author
