Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai sejumlah pelaksanaan Pilkada telalh mematuhi protokol kesehatan (prokes). Oleh karena itu, menurutnya Pilkada yang sudah memasuki tahapan kampanye dan debat kandidat harus diapresiasi. Namun seluruh pihak yang berkepentingan terhadap Pilkada Serentak tahun 2020 diminta untuk tidak lengah dengan tetap disiplin menjalani prokes.
Ia mengatakan seluruh stakeholder sudah berkomitmen melaksanakan Pilkada 2020 dengan menerapkan prokes secara ketat dan disiplin demi kebaikan bersama. Apalagi Bawaslu sudah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) bersama TNI, Polri dan Satuan Tugas COVID-19 di pusat dan daerah.
“Bawaslu sudah punya Pokja bersama aparat penegak hukum, Satgas COVID-19, dan TNI,” kata Zulfikar dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2020).
Ketua DPP Golkar tersebut menilai efektivitas keberadaan Pokja sudah baik. Namun, harus lebih ditingkatkan kembali kinerjanya, misalnya dengan meningkatkan operasi penyadaran dan penegakkan disiplin prokes COVID-19.
“Kinerja Pokja sudah efektif, tinggal lebih ditingkatkan. Operasi penyadaran dan penegakan harus terus dilakukan dan ditingkatkan,” tandasnya.
Zulfikar kembali mengingatkan Bawaslu RI untuk bekerja lebih maksimal dalam menegakkan protokol kesehatan di Pilkada 2020. Politikus Partai Golkar ini juga mendesak agar penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang terkait.
“Ke depannya kalau ada yang melanggar, jangan hanya peringatan dan teguran. Namun, hentikan, bubarkan, dan berikan sanksi tegas sesuai aturan UU,” tegas Zulfikar.
Oleh karena itu, lanjut legislator Dapil Jawa Timur (Jatim) III ini menilai penting bagi penyelenggara pilkada, pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Khususnya bagi para peserta pilkada, parpol, dan tim suksesnya dalam melaksanakan setiap tahapan pilkada.
“KPU dan Bawaslu lebih giat menggerakkan semua stakeholder sosialisasi protokol kesehatan 3 M,” pintanya.
Sementara itu, anggota Dewan Pengawas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan saat ini sudah mulai ada perbaikan perilaku pasangan calon (paslon) dalam menjalankan tahapan Pilkada dengan disiplin menerapkan prokes.
Menurutnya, suara kritis publik dan pengawasan yang intensif terhadap kepatuhan pasangan calon atas penerapan prokes dapat menekan pelanggaran. Pelanggar dapat secara otomatis berbenah diri karena mendapat sorotan tajam.
“Makanya mulai ada perbaikan perilaku calon terkait disiplin pada protokol kesehatan,” kata Titi.
About Author
