PEMERINTAH pusat dan daerah diminta segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan dasar data yang akurat agar tepat sasaran.
Sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan, sudah banyak pekerja sektor informal kehilangan penghasilan. “Saat ini sejumlah perusahaan sudah mulai mengistirahatkan karyawan. Penyaluran bansos harus lebih cepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan persnya, Senin (20/4).
Desakan agar bansos lebih cepat disalurkan bermula dari kekhawatiran Rerie, sapaan akrab Lestari, melihat banyak masyarakat yang memutuskan mudik lebih dini ke kampung halaman. Mereka memilih mudik dengan berbagai alasan antara lain kehilangan pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan untuk biaya hidup maupun untuk membayar kontrak rumah.
Namun, Rerie mengingatkan, dalam penyaluran bantuan sosial membutuhkan data yang akurat. “Di sejumlah media disebutkan ada banyak pengembalian bantuan dari pemerintah daerah karena nama di daftar penerima sudah tidak tinggal di alamat tersebut,’’ ungkapnya.
Contohnya, dari 5.377 paket sembako yang telah diserahkan ke warga di sebuah kelurahan di Jakarta Selatan, 500 di antaranya dikembalikan.
Sedangkan di empat kelurahan lainnya yang sudah terjadwal menerima bantuan pada 15 April 2020, sampai dengan kemarin, justru belum ada bantuan yang mengalir.
Dalam penanggulangan dampak pelaksanaan PSBB, beragam program bantuan sosial (bansos) dijanjikan pemerintah akan segera disalurkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta penerima, program bantuan sembako selama 9 bulan untuk 20 juta penerima.
Selain itu bansos tambahan untuk Jabodetabek sebanyak 4,1 juta penerima, Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 9 juta keluarga.
Legislator Partai NasDem itu mengungkapkan, dengan data penerima yang tidak diverifikasi dengan baik dan manajemen penyaluran yang buruk, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam penyaluran beragam program bansos itu.
Penyaluran program bantuan yang akan diberikan pemerintah dalam waktu yang hampir bersamaan, menurut Rerie, menuntut tingkat kecermatan yang tinggi dari para pelaksana di lapangan.
“Meski penyaluran bantuan bersifat disegerakan harus dilakukan dengan pendistribusian yang tepat sasaran, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Rerie, transparansi dalam penyaluran sejumlah bantuan ini sangat diharapkan, agar semua pihak bisa mengontrol pelaksanaannya.
“Jangan menunda pemberian bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Pemberian bantuan pun mesti dipastikan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, transparan dan jelas. Bantuan tak asal,” papar Rerie.
Pada kesempatan yang sama Rerie mengapresiasi pengabdian tenaga kesehatan dalam mengatasi wabah Covid-19. Dalam beberapa hari terakhir menunjukkan jumlah pasien sembuh melampaui jumlah yang meninggal.
Sumber : https://mediaindonesia.com
About Author
