Pemkot Dukung Perpanjangan Masa Tanggap Darurat DIY

Pemkot Dukung Perpanjangan Masa Tanggap Darurat DIY

Pemerintah Kota Yogyakarta mendukung Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperpanjang masa tanggap darurat.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menilai perpanjangan masa tanggap darurat bukan berkaitan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ataupun pembatasan kegiatan masyarakat.

“Provinsi mewacanakan perpanjangan masa tanggap darurat. Bukan untuk membatasi kegiatan masyarakat, tetapi kaitannya dengan policy (kebijakan) anggaran pemerintah daerah,”katanya kepada wartawan di kompleks Balaikota Yogyakarta, Rabu (22/07/2020).

Kalau perpanjangan masa tanggap darurat kita gunakan dana tak terduga untuk penanganan COVID-19. Karena COVID-19 ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Kami akan ikuti jika perpanjangan masa tanggap darurat, kami juga siapkan hal itu,” sambungnya.

Kebijakan yang diambil baik oleh Pemkot Yogyakarta maupun Pemda DIY bertujuan untuk melindungi masyarakat, termasuk membatasi wisatawan umum untuk berkunjung ke Yogyakarta.

“Sejak awal pemerintah tidak pernah menutup hotel, restoran, atau destinasi wisata. Kami ingatkan agar protokol kesehatan dijaga betul. Termasuk surat sehat bagi wisatawan, tujuan kita adalah melindungi warga Kota Yogyakarta, atas tamu yang datang dari luar daerah,” terangnya.

Walikota Yogyakarta berharap seluruh elemen masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, baik dari pelaku usaha jasa pariwisata, hingga wisatawan yang datang ke Yogyakarta.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menambahkan perpanjangan masa tanggap darurat atau tidak masyarakat harus tetap patuh pada protokol pencegahan COVID-19.

Perpanjangan masa tanggap darurat kan kita lihat data, bagaimana perkembangan kasusnya. Perpanjangan atau tidak, protokol COVID-19 harus ditaati,” tambahnya.

Heroe yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Yogyakarta tersebut melanjutkan, Pemkot Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan COVID-19.

Satu yang dilakukan adalah realokasi anggaran.

“Anggaran yang sudah kita tetapkan pada 2019 kita rombak ulang, ksmjdian dipakai untuk penanganan COVID-19. Belanja gak terduga yang kita alokasikan mencapai Rp174 Miliar. Dari alokasi itu, 15 Miliar digunakan untuk penanganan kesehatan. Dari biaya tak terduga maupun hasil dari APBD sudah jalan,”lanjutnya.

Terkait pembubaran gugus tugas, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu petunjuk dari pusat, apakah perlu menyesuaikan atau bagaimana, kita tunggu pusat. Yang pasti Kota Yogyakarta sudah membentuk satgas kebangkitan. Kita libatkan semua elemen, baik komunitas maupuan organisasi. Kita libatkan PHRI, ASITA, dan lain-lain. Kalau perlu penyesuaian ya kita sesuikan saja dengan struktur yang baru,” tambahnya.

Sumber : https://jogja.tribunnews.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *