Pemerintah menganalisa kondisi keamanan hingga ekonomi di Papua. Hal itu untuk mendapatkan kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan di Bumi Cendrawasih.
“Kita hari ini akan membicarakan dan menyamakan data mengenai beberapa hal terkait perkembangan di Papua sebulan terakhir dan trennya sebulan ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, (27/12).
Pada rapat yang digelar tertutup itu hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakapolri Komjen Ari Dono. Kemudian rapat yang berlangsung dua jam, mulai 13:30 WIB itu hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Agung Budi Maryoto, dan Sesmenkopolhukam Letjen Tri Soewandono.
Mahfud menginginkan rapat menghasilkan formula terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Papua. Itu supaya kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
Usai rapat, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan isu Papua menjadi agenda utama rapat. Namun secara umum, keamanan daerah lain juga masuk dalam pembahasan.
“Soal keamanan negara, ada pembahasan Papua juga. Namun enggak ada kesimpulan, ini kan rapat koordinasi biasa saja,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah mematangkan kebijakan yang akan diambil untuk menghadirkan stabilitas keamanan dan ekonomi Papua. Salah satu langkahnya dengan mendorong taraf hidup penduduk Papua meningkat.
“Bagaimana menjaga kesejahteraan nasional termasuk kesejahteran Papua. Tadi enggak ada kesimpulan, yang dibahas soal ketenangan negara saja,” pungkasnya.