Omnibus Law, WNI yang Tinggal di Luar Negeri Akan Bebas Pajak

Omnibus Law, WNI yang Tinggal di Luar Negeri Akan Bebas Pajak

Pemerintah akan memberi kepastian status pajak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri atau diaspora. Hal itu akan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan yang drafnya sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menunggu untuk pembahasan selanjutnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dan berpenghasilan dari luar negeri akan bebas pajak di Indonesia. Nantinya, para diaspora menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN) dan akan berlaku dalam empat tahun pertama.

Diketahui, selama ini para diaspora mendapatkan pajak ganda, yakni membayar pajak di dalam dan di luar negeri.

“Diaspora yang berkegiatan di luar negeri lebih dari 183 hari, dia bisa di-treatment menjadi subjek pajak luar negeri,” ujar Suryo di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Suryo menambahkan, bagi para diaspora yang masih memiliki penghasilan dari kegiatan ekonomi di Indonesia akan tetap dikenakan pajak dalam negeri.

“Yakni berdasarkan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20 persen (final) atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh,” kata dia.

Selain itu, bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki penghasilan di Indonesia dan tinggal di dalam negeri lebih dari 183 hari akan menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN). 

“Bagi WNA yang tinggal lebih dari 183 hari berarti dialah wajib pajak dalam negeri, tapi sumber penghasilan dari Indonesia saja yang dikenakan pajak. dalam waktu empat tahun sejak dia tinggal di Indonesia,” ucap Suryo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *