Nama Papua semakin terangkat di masa era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahan sebelumnya perhatian Pemerintah terhadap Papua dalam pembangunan sudah sama dengan wilayah lain, namun kondisi lingkungan yang cukup berat yaitu banyaknya pegunungan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang sedikit membuat pembangunan di wilayah Papua menjadi lebih mahal dan sulit dibandingkan dengan pembangunan di daerah lain.
Akibatnya, setelah sekian lama, kinerja pembangunan disini menjadi tertinggal dengan daerah di wilayah lain di Nusantara. Keadaan ini sangat disadari oleh pemerintahan Jokowi sehingga pada era ini perhatian pemerintah terhadap Papua menjadi spesifik yaitu mengejar ketertinggalan tersebut. Ikon-ikon pembangunan yang menjadi instrument utama pengungkit gairah pembangunan mulai diperhatikan sehingga gairah pembangunan di Papua kini menjadi terangsang untuk bangkit mengejar ketertinggalannya.
Kekayaan alam Papua sangat komplit, mulai dari kekayaan tambangnya sampai kepada kekayaan wisata dan budayanya. Sektor pertambangan tembaga, emas, minyak dan gas memberikan kontribusi lebih dari 50% kepada sector perekonomian Papua. Sejumlah objek wisata alam seperti Puncak Jaya, Taman Nasional Lorentz, Puncak Trikora dan Taman Nasional Wasur di Provinsi Papua dan Raja Ampat, Taman Wisata Alam Gunung Meja di Manokwari dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Telok Wondama, serta Situs Purbakala Tapurarang di Fakfak serta objek wisata kuliner Tembok Berlin di Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat.
Kekayaan dan keindahan alam tersebut menjadi semakin merangsang dengan dibangunnya infrastruktur transportasi yang membelah hutan dan pegunungan Papua dan prasarana bandara internasional. Ada 10 bandara yang dibangun pada era Jokowi baik berupa peningkatan klasifikasi maupun bandara baru. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebangkitan ekonomi Papua sudah di pelupuk mata, malah di beberapa sektor terutama pertambangan sudah dahulu meluncur memperkaya pendapatan bagi negara dan daerah papua.
Namun demikian kegelisahan sosial masih muncul dalam keseharian terkait Papua. Hal utama yang menjadi pokok masalah adalah keterlibatan penduduk setempat dalam mengelola sumber daya alam yang kaya tersebut yang masih terbatas.
Sumber daya alam yang melimpah sejatinya menjadi lumbung kemakmuran bagi masyarakat setempat. Namun lumbung tersebut tidak akan meretas jika tidak diolah secara professional sehingga dia menjadi bernilai ekonomis. Untuk mendapatkan nilai ekonomis tersebut diperlukan tagan-tangan professional. Sudah siapkah tangan-tangan terampil itu sekarang ? Itulah pertanyaan besar yang menjadi tantangan masyarakat dan Pemerintah. Di pihak masyarakat harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam membangun dirinya untuk menjadi manusia yang bermartabat yaitu dengan memipin pengelolaan lingkungan.
Di pihak Pemerintah harus efektif dalam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi mengelola lingkungan melalui pemberian akses dan fasilitas penempaan diri manusia setempat sehingga menjadi kompeten dan professional tanpa merusak tatanan sosial masyarakat yang merupakan penainggalan khas nenek moyang.
Pemerintah sudah memberikan jalur percepatan pembangunan Papua melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian disempurnaka dengan instruksi Presiden terbaru dengan pendekatan 2 plot yaitu :
- Plot pertama dari sisi pembangunan kesejahteraan hingga ekonomi di bawah komando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Plot kedua mengenai pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) atau desk pembangunan umum yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
Pendekatan yang ditekankan pemerintah pada Inpres lanjutan ini adalah pendekatan kesejahteraan dengan mensinergiskan kegiatan pembangunan secara comprehensive sehingga proyek-proyeknya saling mendukung dan melengkapi menuju kesejahteraan yang utuh.
Dalam beberapa berita di Harian Nasional menyatakan bahwa para tokoh masyarakat Papua mengakui bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi sangat signifikan, sehingga membuat banyak anggota separatis menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan negara lantaran Jokowi begitu perhatian dan melakukan pendekatan kemanusiaan, ekonomi dan budaya kepada rakyat bumi cenderawasih.
Pendekatan pembangunan yang dilakukan berupa pendekatan kemanusiaan, pendekatan ekonomi, pendekatan dengan budaya. Sebagai contoh adalah pada tanggal 23 September 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan tugas untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kedua provinsi tersebut. Pembentukan tim ini bertujuan agar kedua provinsi itu lebih cepat dalam mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain.
About Author
