Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya se Indonesia menjelang Pemilu 2024 di Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor memastikan bahwa Kaltim dapat mempertahankan kondusifitas daerah.
Oleh karena itu, Provinsi Kaltim mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, kondusifitas yang terpelihara membawa masyarakat menciptakan sikap toleransi yang penuh kekeluargaan.
“Provinsi Kaltim miniaturnya Indonesia. Posisi wilayah yang di tengah-tengah, membuat Benua Etam ini sebagai pemersatu Indonesia. Kami sangat berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan dan memilih Kaltim sebagai lokasi IKN. Insyaallah rakyat Kaltim terus berupaya mempertahankan kondusifitas daerah,” ungkap Gubernur Isran Noor belum lama ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai calon ibu negara baru karena pemerintah sudah melakukan kajian intensif dan mendalam.
“Dan hasil kajian menyimpulkan lokasi ideal untuk ibu kota negara ada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara,” sebut Jokowi di depan puluhan wartawan cetak dan elektronik saat konferensi pers tentang pemindahan ibu kota negara di Istana Negara.
Jokowi pun menyebut setidaknya ada lima keunggulan yang dimiliki Kaltim. Pertama Kaltim merupakan daerah yang risiko bencananya paling minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.
Keunggulan kedua, lokasi yang ditawarkan Kaltim sangat strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Keunggulan ketiga, lokasi yang diusulkan berada di antara dua kota yang sudah berkembang lebih dulu, yakni Samarinda dan Balikpapan.
Kaltim juga dinilai memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Ini menjadi keunggulan keempat yang dimiliki Kaltim.
“Dan keunggulan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah, karena lahan yang ditawarkan adalah lahan milik negara seluas 180 ribu hektar,” ulas Jokowi meyakinkan.
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota negara adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Sebab meski sejak beberapa tahun lalu diterapkan otonomi daerah, toh kesenjangan itu masih cukup tinggi.
About Author
