Rencana pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, mendapat dukungan dari Laskar Sasak Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernyataan sikap dukungan Laskar Sasak itu disampaikan, Senin (16/3), saat menggelar konferensi pers di Dapoer Sasak Jalan Udayana Kota Mataram.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (Sekjen DPP) Laskar Sasak NTB Lalu Wahyudi Zakaria, didampingi Ketua Umum dan Dewan Pakar DPP Laskar Sasak mengungkapkan, dukungan pihaknya terhadap UU Omnibus Law itu khusus terkait tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Laskar Sasak membuat semacam pernyataan sikap terkait dengan Undang-Undang Omnibus Low, tetapi yang kita garis bawahi di sini tidak secara keseluruhan, tetapi salah satu daripada yang disasar pemerintah dalam undang-undang ini adalah masalah usaha mikro, kecil dan menengah,” ungkapnya.
Dijelaskan, Laskar Sasak sebagai salah satu elemen daerah NTB khususnya Pulau Lombok, merasa terpanggil untuk ikut andil dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.
“Untuk itu, pernyataan sikap dari Laskar Sasak adalah kita Laskar Sasak mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait Undang-Undang Omnibus Low, yang bersifat positif dan berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Lalu Wahyudi, Laskar Sasak juga akan ikut serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia itu.
“Khususnya poin yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena kita lihat Lombok ini sebagai daerah yang sangat berpotensi, khususnya di bidang pariwisata,” ujarnya.
Menurutnya, Pulau Lombok saat ini menjadi kawasan pariwisata yang sangat diperhitungkan. Dimana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai kawasan wisata baru yang diandalkan. Termasuk keberadaan Sirkuit MotoGP Mandalika.
“Untuk itu Pemerintah Daerah NTB beserta seluruh elemen masyarakat, harus ikut andil dalam menjaga iklim investasi. Jadi, Laskar Sasak akan mencoba mengerahkan seluruh potensi sumber dayanya, karena kita merasa terpanggil untuk menjaga stabilitas dan konduktivitas daerah,” terangnya.
Lebih jauh ia menegaskan kesiapan pihaknya mengawal dan mengamankan program Pemerintah Pusat, sebagai wujud dukungan dan kepedulian demi kesejahteraan masyarakat NTB secara umum dan Lombok pada khususnya.
“Jadi kita lebih tegas kepada masalah sistem stabilitas dan konsep daerah ini, agar investasi atau investor yang datang ke daerah kita, bisa merasa nyaman dengan kondisi daerah kita,” tuturnya.
“Sebab hidup itu butuh aman dan amal. Bagaimana kita mau beramal kalau tidak aman,” tambahnya.
Sementara Dewan Pakar DPP Laskar Sasak NTB Dr. Maharani menjelaskan, dalam mendukung program pemerintah terkait UU Omnibus Law, Laskar Sasak juga mempertimbangkan kaitannya dengan teknologi informasi saat ini.
“Begitu banyaknya UMKM ini, sementara kita sudah menghadapi era revolusi 4.0. Kita ketinggalan jauh sekali. Ada beberapa kendala yang memang diakui sendiri oleh Dinas Koperasi dan UMKM, yaitu SDM kita ini masih rendah, termasuk penguasaan teknologi digital,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, pengembangan UMKM khususnya mikro dan kecil selalu terbentur dengan permodalan. Menurutnya, ketika berbicara produksi dan berbicara pasar, putaran permodalannya sangat kecil. Walaupun ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh teman-teman UMKM misalnya kerjasama dengan beberapa supplier.
“Sehingga kita butuh kolaborasi saat ini,” ucapnya.
Selain konektivitas itu, kata Maharani, bagaimana mendorong terciptanya unit-unit usaha baru di desa, yaitu dengan adanya BUMDes.
“Saat ini semua desa berlomba-lomba mendirikan BUMDes, tapi unit usahanya tidak jelas. Kalau ini terkoneksi, misalnya ada Konsorsium BUMDes, maka segala kendala dipastikan akan bisa diatasi,” ujarnya.
Tampak hadir dalam konferensi pers tersebut, jajaran DPP Laskar Sasak NTB, para perwakilan DPW dan DPC se-Pulau Lombok.
About Author
